Buntut Kenaikan BBM, Ratusan Massa Gelar Demo di Depan Gedung DPRD dan Balai Kota Balikpapan

Liputan6.com, Balikpapan - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah diumumkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu, (3/9/2022) siang, membuat gelombang aksi demo terjadi di sejumlah daerah. Tak terkecuali di Kota Balikpapan. Ratusan massa yang merupakan gabungan mahasiswa Kota Minyak menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota dan DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (5/9/2022) siang.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Kota Minyak ini mulai melakukan demo dengan longmars dari simpang tiga Plaza Balikpapan menuju dua kantor yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Balikpapan Kota. Massa tiba di depan Gedung DPRD Balikpapan sekira pukul 16.00 Wita. Selain itu, massa juga membawa dump truck berisi sound system.

Setibanya di lokasi aksi, pagar kawat berduri telah lebih dulu terpasang melingkar di depan kantor DPRD. Ratusan personel gabungan pun telah bersiap untuk mengamankan jalannya aksi demo.

Tak menunggu lama, pengunjuk rasa yang tiba di lokasi langsung membakar ban mobil bekas tepat di tengah jalan Jenderal Sudirman. Tepatnya di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Balikpapan. Api berkobar dan asap hitam membumbung tinggi. Aksi itu disambut tepuk tangan dan setuan turunkan harga BBM. Satu demi satu para orator naik ke atas bak dump truk untuk menyampaikan aspirasinya.

Koordinator Aksi Aliansi Kota Minyak Balikpapan, Hijir Ismail menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM, berdampak kepada kebutuhan pokok lainnya. Komoditas harga pasar pasti terganggu. "Itu kemudian yang kami suarakan agar bagaimana Presiden kemudian mengumumkan kenaikan harga BBM ini untuk kembali menurunkan dan tetap sama seperti kemarin itu yang kami minta," ungkapnya.

Ada beberapa poin tuntutan yang diminta, secara tegas menolak kenaikan harga BBM, bukan hanya BBM subsidi, tetapi kenaikan BBM nonsubsidi juga ditolak. "Kedua, mendorong payung hukum yang jelas untuk pengguna BBM subsidi di masyarakat, ketiga menuntut Presiden dan DPR RI untuk mengevaluasi BPH Migas karena gagal menjalankan fungsinya melakukan pengaturan dan penyediaan serta distribusi BBM,” Hijir menegaskan.

Selain itu, dia juga meminta kepada BPH Migas, memberikan pengawasan terhadap pendistribusiannya. "Karena percuma kita berikan subsidi namun tidak diawasi, oleh karena itu Presiden bilang 70 persen masyarakat yang mendapat BBM itu orang mampu karena tidak ada pengawasan ketat,” katanya.

Hijir juga menuntut penegakan hukum terkait dengan kuota dan kelangkaan BBM yang kerap terjadi di Balikpapan. "Di Kaltim pemerintah sudah paham terkait berapa yang didapat kuota BBM, akan tetapi kemudian ada kelangkaan solar antrean panjang karena salah satu indikasinya adalah kecurian migas, itu yang menjadi wanti-wanti dari mahasiswa,” jelasnya.

Kemudian, mereka juga mendesak pemerintah dalam mengambil sikap untuk kebutuhan minyak di Indonesia. Tentu juga, katanya, mendesak Presiden untuk menjaga stabilitas harga pokok.

"Ini yang kembali saya tekankan karena dengan naiknya BBM otomatis harga sembako naik. Kemudian menuntut komitmen Pemkot Balikpapan dalam penindak tegas mafia migas di Kota Balikpapan karena melihat aksi sebelumnya aksi menolak mafia solar. Ini kita mau komitmen pemerintah," ucapnya.

Dalam aksi tersebut Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud serta Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh menemui para pendemo. Mereka menerima tuntutan pendemo dan duduk bersama peserta aksi di depan pagar gedung Balai Kota Balikpapan.

Dalam kesempatan itu Abdulloh mengatakan bahwa perlu dipahami keputusan pusat itu adalah undang-undang. "Kami dari daerah tidak dapat berbuat apa-apa. Kami di sini hanya bisa menyampaikan," ujar Abdulloh.

Abdulloh berjanji akan berupaya untuk menyampaikan aspirasi dari para pendemo ke pemerintah pusat.

Di tempat yang sama Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi. Dikatakanya bahwa semua sepakat bahwa kondisi apa yang disampaikan oleh para pendemo juga dirasakan seluruh bangsa Indonesia.

“Semua kebijakan-kebijakan terhadap yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah wewenang pemerintah pusat, dan tentunya melalui aspirasi pada sore hari ini saya tahu perasaan semua dan khususnya warga kota Balikpapan terhadap dampak kenaikan BBM ini," timpal Rahmad.

Rahmad juga berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Minyak ke pemerintah pusat. “Tentunya kami sepakati akan disampaikan kepada pemerintah pusat apa yang menjadi keinginan warga Kota Balikpapan," tandasnya.