1,7 Juta Warga Jawa Barat Terima BLT BBM Rp600 Ribu

Liputan6.com, Bandung - Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, hingga saat ini persentase penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jabar sudah mencapai 45,51 persen atau mencapai 1.767.527 keluarga penerima manfaat.

"Persentase penyaluran sampai Rabu (14/9/2022) sore kemarin sudah mencapai sekitar 45 persen," kata Dodo, Kamis (15/9/2022).

BLT BBM dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk di Jabar, jumlah sasaran penerimanya mencapai 3,8 juta KPM. Penyaluran BLT BBM kepada masyarakat penerima melalui PT Pos Indonesia, selaku pihak yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan.

Dodo mengatakan, besaran bantuan BLT BBM setiap KPM akan menerima Rp150.000 setiap bulannya selama empat bulan, terhitung September hingga Desember 2022.

"Total bantuan yang diterima setiap KPM sebesar Rp600.000. Bantuan disalurkan dengan dua tahap, setiap dua bulan sekali," ujarnya.

Dodo mengungkapkan dialihkannya sebagian subsidi BBM ke BLT ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap terjaga.

"Kami juga mengimbau masyarakat yang belum mendapatkan BLT untuk tidak risau. Kita selalu update data bisa dilakukan setiap hari, tidak harus menunggu enam bulan seperti dulu," tutur Dodo.

Dodo mengaku, penyaluran BLT BBM di seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat hingga saat ini masih berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti.

“Jika ada KPM yang berhak mendapatkan BLT namun belum masuk dalam data penerima manfaat, sebaiknya dimasukkan ke DTKS oleh pihak desa atau kelurahan," ungkapnya.

Sementara itu Pemprov Jabar berencana memberikan BLT BBM yang bersumber dari APBD provinsi dengan sasaran nelayan kecil.

"Perkiraan jumlah sasaran 35.000 KPM dengan besaran bantuan Rp150.000 selama empat bulan, mulai September sampai Desember 2022. Untuk penyaluran bantuan melalui bank bjb," kata Dodo.

Berdasarkan data, dari 27 kota/kabupaten di Jabar, yang sudah menyalurkan BLT BBM kepada KPM lebih dari 80 persen, yaitu Kota Sukabumi 96,84 persen, Kota Cimahi 85,04 persen, dan Kota Cirebon 82,90 persen.