Keluhan Pengunjung Pantai Kurenai Bonebol, Mahal tapi Fasilitas Tak Memadai

Lokasi wisata yang terkenal dengan garis pantai yang indah ini tidak pernah terlihat sepi pengunjung yang datang terutama tiap akhir pekan

oleh Arfandi Ibrahim diperbarui 24 Okt 2022, 06:00 WIB
Diterbitkan 24 Okt 2022, 06:00 WIB
Pantai Kurinai
Pengunjung pantai kurinai saat menikmati suasana pagi. Terlihat banyak sampah yang berserahkan di pantai tersebut (Arfandi/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Pantai Kurenai merupakan salah satu objek wisata eksotik di Gorontalo. Itulah mengapa, objek wisata yang terletak di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol) ini, kian diminati pengunjung.

Setiap akhir pekan, wisata Pantai Kurenai yang terkenal indah ini tidak pernah terlihat sepi. Mulai dari pelancong lokal hingga wisatawan dari luar Gorontalo.

Meski terkenal dengan keindahannya, objek wisata di pesisir Teluk Tomini itu, kini mulai dikeluhkan pengunjung. Musabab, biaya karcis masuk yang dirasa begitu mahal.

Biaya karcis yang awalnya hanya Rp 7 ribu per orang, kini naik menjadi Rp 15 ribu per orang.

"Kami kaget juga, pas mau masuk tiba-tiba diminta Rp15 ribu per orang. Kami tahunya biaya tarif masuk tidak seperti itu," kata Canwar salah satu pengunjung kepada Liputan6.com.

Menurutnya, jika biaya karcis masuk yang diterapkan pengelola tidak sesuai dengan fasilitas yang ada di dalam objek wisata. Bahkan menggunakan fasilitas di dalam pun harus bayar dengan biaya yang dianggap mahal.

"Bayar Rp15 ribu per orang, tetapi menggunakan fasilitas di dalam kami juga harus bayar. Contohnya, menggunakan kamar mandi harus bayar Rp10 ribu per orang, buang air Rp5 ribu per orang. Nah yang jadi pertanyaan biaya masuk yang kami bayar untuk apa," ungkapnya dengan kesal.

"Jika dihitung, total yang kami keluarkan jika kemping di wisata ini Rp30 ribu per orang. Kami datang ada 5 orang, jika dikalikan maka kami mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu rupiah, itu baru fasilitas dan biaya masuk," tuturnya.

 

Saksikan Video Pilihan Ini:

Tumpukan Sampah

Pantai Kurinai Gorontalo Banyak Sampah
Padahal Pantai Kurinai ini sering dikunjungi masyarakat yang ingin wisata, sayang masih banyak sampah berserakan. (Liputan6.com/Gorontalo).

Selain fasilitas yang serba bayar, kebersihan pantai juga seakan tidak terurus. Di kawasan pasir putih terdapat banyak sampah yang berserakan.

Pengelola seakan tidak memperhatikan kondisi kebersihan objek wisata itu. Mulai dari kantong kresek, bungkus snack, botol minuman keras hingga botol air mineral terlihat berserakan.

"Kami sudah bayar mahal-mahal masuk di sini, pantainya kotor banyak sampah. Sungguh pemandangan yang tidak enak dipandang," kata Odang pengunjung lain.

Menurutnya, seharusnya tarif besaran tarif masuk, harus disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Biaya tarif masuk terlalu mahal, akan tetapi fasilitas didalam pun serba berbayar.

"Kami berharap pemerintah bisa mengkaji ulang, terkait aturan biaya Pantai Kurenai. Selain pengunjung nyaman juga tidak terbebani," pintanya.

"Saat bayar karcis masuk kami tidak diberikan tiket atau bukti pembayaran. Sudah bayar mahal, fasilitas tidak memadai, objek wisata kotor," imbuhnya.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bonebol, Yamin Abas saat dikonfirmasi mengatakan, jika wisata itu tidak dikelola oleh pemda.

"Tarif di Kurinai bukan dikelola oleh Disparpora Bone Bolango tapi pengelola sendiri," kata Yamin.

Kepala Desa Botubarani Irwan Lakoro mengakui jika memang lokasi wisata pantai kurenai masuk di wilayahnya. Namun kata dia, jika biaya masuk ke lokasi wisata itu hanya membayar biaya parkir saja.

“Jadi yang saya tau, untuk masuk ke lokasi wisata itu hanya membayar Rp10 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda dua, baik itu satu orang maupun berboncengan,” kata Irwan.

Dia menjelaskan, sebagian pekerja memang merupakan warga desa setempat. Akan tetapi wisata itu tidak sepenuhnya dikelola oleh mereka. Ada investor yang mengelola yang bekerja sama dengan pemda hanya untuk tempat parkir saja.

“Sebagian ada beberapa orang warga desa jadi pekerja di situ. Kalau saya tidak salah pengelola memberikan 30 persen dari hasil parkir ke daerah sebagai PAD. Kalau untuk masuk ke desa itu tidak ada,” ia menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya