Tolong, Kabupaten Blora Kekurangan Dokter

Liputan6.com, Blora - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, drg Wilys Yuniarti mengatakan, Kabupaten Blora masih kekurangan dokter sebesar 50 persen dari total kebutuhan. Diketahui, jumlah dokter yang ada di daerah ini belum mendekati rasio perbandingan jumlah penduduk.

"Kita masih membutuhkan sekitar 50 persen dokter," ujarnya saat ditemui Liputan6.com di kantornya, Senin (21/11/2022).

Dokter gigi Wilys menyebutkan, jika mengacu pada layanan kesehatan dibanding rasio jumlah penduduk, paling tidak satu dibanding 2.500 untuk dokter. Sedangkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, baru ada sekitar 200 dokter atau kekurangan sekitar 50 persen sendiri untuk tenaga kesehatan (nakes).

Di Kabupaten Blora dengan 16 kecamatan, dengan 271 desa dan 24 kelurahan, dengan jumlah penduduk 925.642 jiwa. Untuk fasilitas kesehatan ada 2 Rumah Sakit (RS) milik pemerintah dan 6 RS milik swasta. Kemudian ada 26 Puskesmas, 58 puskesmas pembantu, 23 balai pengobatan, dan 12 rumah bersalin.

Solusinya, lanjut drg Wilys, untuk fasilitas kesehatan di Blora berkonsentrasi untuk sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM). Terkait ada 2 RS milik pemerintah dan 6 RS milik swasta dianggap jelas kurang karena perbandingan yang ideal, yakni satu dibanding 1.000 tempat tidur.

"Ya kalau soal ideal tentu masih kurang," imbuhnya.

Menurut drg Wilys, untuk itu pada 2023 mendatang, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora berkonsentrasi mengejar terealisasinya pelayanan Rumah Sakit Umum (RSU) tipe D yang berada di Kecamatan Randublatung. Mulai sarana dan prasarananya, alat Kesehatan, dan pemetaan SDM. Selain itu masih ada yang persiapkan u ntuk rekrutmen SDM-nya.

"Maka segera kita temui ambil langkah selektif. Misalnya SDM yang tidak dipakai di pos Pelayanan Kesehatan kita akan alokasikan dan diperbantukan di RSU tipe D di Randublatung," terang drg Wilys, memaparkan solusinya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Menanggapi soal warga Blora yang ditemukan sering berobat ke luar daerah, menurut drg Wilys, hal itu perlu ada beberapa catatan. Misalnya, jika di Blora tidak tersedia fasilitas kesehatan terutama untuk sub-spesialis. Karena, RS milik pemerintah juga SDM dan sarana prasarana, saat ini sudah menyiapkan seperti SDM yang spesialis.

Namun, ada beberapa kasus merujuk pos Yankes, juga sub-spesialis yang tidak ada sama sekali. Ada di tingkat lebih tinggi seprti RS tipe B maupun A, baik yang di provinsi dan luar daerah.

Disebutkan drg Wilys, untuk penanganan kualitas SDM, tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora akan menyiapkan peningkatan kompetensi seperti melalui pelatihan, juga ada dari profesi sendiri. 

"Itu wajib," dia menegaskan.

Untuk program tahun 2023 mendatang, dikonsentrasikan ke peningkatan SDM dengan dibukanya kesempatan rekrutmen tenaga kesehatan melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Serta, peningkatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan.

"Optimalisasi dan program layanan, adalah mengawal program sesuai dengan peran masing-masing. Seperti contoh pelayanan di Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama yang mengedepankan layanan promotif, preventif, dan untuk layanan kuratif proporsinya fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit," drg Wilys memungkasi.