BSKDN Imbau Pemkab Gowa Perkuat Inovasi untuk Efisiensi Penggunaan Anggaran

Liputan6.com, Gowa - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa Sulawesi Selatan, memperkuat inovasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Yusharto mengungkapkan, pihaknya terus berupaya agar Badan Litbang di daerah maupun perangkat daerah yang mengurusi kelitbangan dapat menjadi bagian dari tim penyusunan anggaran Pemda. Dengan demikian, Badan Litbang bisa turut serta merumuskan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

"Jangan berpikir ada anggaran khusus untuk inovasi. Justru kita lagi berusaha supaya Litbang bisa menjadi tim anggaran pemerintah daerah karena setiap usulan kegiatan yang diberikan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kita harus nilai layak tidak, lalu dengan inovasi yang ada bisa saja anggaran diajukan 100 juta bisa saja jadi 75 atau 85 (juta)," ujar Yusharto Huntoyungo, saat kunjungan kerja ke Gowa, Jumat, (28/4/2023).

Menurut Yusharto, efisiensi pemanfaatan anggaran dalam kegiatan dapat terjadi apabila Pemda sudah menerapkan inovasi di dalamnya. Misalnya dengan melibatkan teknologi yang tepat atau menggunakan cara-cara baru yang bisa memangkas anggaran menjadi lebih efektif. Dengan demikian, Pemda bisa menyelenggarakan kegiatan dengan biaya yang lebih hemat.

"Misalnya bagaimana cara pengelolaan limbah di Puskesmas atau rumah sakit, dengan adanya cara-cara baru ya dia bisa mengurangi jumlah anggaran yang ada saat ini. Rata-rata IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) rumah sakit itu bisa menghemat ratusan juta per tahun," ungkapnya.

Lebih lanjut Yusharto mencontohkan keberhasilan Kota Bukittinggi Sumatera Barat terkait pengelolaan IPAL rumah sakit di daerahnya. Dirinya menjelaskan, salah satu rumah sakit di Bukittinggi mengeluarkan biaya hingga Rp1,5 miliar per tahun untuk mengelola limbah. Namun, ketika mulai menerapkan inovasi di dalam pengelolaannya, biaya yang dikeluarkan berkurang menjadi Rp750 juta.

"Uang itu kembali lagi ke dinas untuk kegiatan yang baru atau volume kegiatannya diperbesar, itu efek inovasi terhadap efesiensi anggaran pemerintahan daerah. Jangan sampai inovasi tidak diikuti oleh manfaat," pungkasnya.