Mahyudin: Seandainya DPD Bisa Calonkan Presiden, Saya Mau Usung Mahfud MD Jadi Capres

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, mengaku akan mendukung Mahfud MD sebagai calon presiden RI pada pemilu 2024, jika DPD RI memiliki kewenangan dalam mencalonkan presiden.

"Sendainya DPD diberikan kewenangan untuk mencalonkan presiden, saya mau usung Mahfud MD jadi capres," katanya, Rabu (5/4/2023).

Menurutnya, Mahfud MD merupakan figur yang cerdas, kritis dan berani. Sehingga sangat layak dicalonkan sebagai presiden RI. Ditambah pengalaman di pemerintahan yang panjang, sebagai menteri, anggota DPR, dan juga ketua MK.

"Mahfud termasuk tokoh yang berpengalaman di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif saat menjabat ketua MK, ia juga cerdas dan kritis. Apalagi ia selama ini terbukti memiliki keberanian dalam membongkar berbagai kasus besar yang menarik perhatian publik seperti kasus Sambo dan transaksi janggal di Kemenkeu," katanya.

Namun menurut senator asal dapil Kalimantan Timur ini, Mahfud  MD perlu pendamping yang juga memiliki rekam jejak baik, sebagai wapres. Ia pun menyebut sosok Tuan Guru Bajang (TGB) dan Lanyala Mataliti sebagai tokoh-tokoh yang layak dipertimbangkan sebagai cawapres mendampingi Mahfud MD.

"Dengan rekam jejaknya yang baik selama ini, maka TGB dan juga Lanyala Mataliti, keduanya layak dipertimbangan menjadi cawapres mendampingi Mahfud MD," katanya.

Selain sebagai Capres, tambah Mahyudin, sosok Mahfud MD juga layak untuk dimajukan sebagai cawapres mendampingi para tokoh yang selama ini digadang-gadang sebagai Capres, seperti Prabowo Subianto yang saat ini sama-sama menjadi pembantu Presiden Jokowi.

"Sosok Mahfud selaknya bisa dimajukan sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo misalnya. Mengingat keduanya sama-sama duduk di kabinet," pungkasnya.

MKoordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta bangsa Indonesia dalam situasi apa pun jangan pernah berkeinginan untuk membubarkan DPR dan partai politik.

"Banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek," kata Mahfud saat menyampaikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu (2/4) malam.

Mahfud menjelaskan bahwa di berbagai negara yang menerapkan sistem monarki justru potensi kesewenang-wenangannya besar dan masyarakatnya tidak dapat mengontrol.

Ia mencontohkan pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan terbukti banyak terjadi. Bahkan, pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya dipicu perbedaan pandangan politik dengan khalifah.

"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol," kata Mahfud.

Di negara demokrasi, lanjut Mahfud, sekalipun parpolnya jelek, sesuai dengan konstitusi dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah.

"Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama," ujar Mahfud.

Menkopolhukam mengatakan bahwa parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara sehingga harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya.