Alternatif Food Estate, Pemerintah Diminta Bangun Kedaulatan Pangan Sistemik

Liputan6.com, Jakarta - Forum 2045, kumpulan guru besar dan akademisi se-Indonesia, meminta agar pemerintah baru yang terpilih pada Pemilu tahun depan mulai menata pembangunan kedaulatan pangan dengan menyentuh semua aspek yang diperlukan secara seimbang.

Strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik semacam itu dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan serta menghindarkan Indonesia dari risiko krisis pangan yang kini menghantui dunia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Untoro Hariadi, Ketua Forum 2045, sebagai catatan atas hasil Seminar Nasional bertajuk ”Dialog Kedaulatan Pangan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya (UB), Malang, beberapa waktu lalu.

”Kita perlu menyinergikan pembangunan sumber daya manusia, tata ruang, dan infrastruktur pangan. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya tentu perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para cendekiawan,” ujar Untoro, melalui siaran pers, Jumat (14/4/2023).

Lebih lanjut Untoro menjelaskan, strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik juga dinilai tepat untuk menyempurnakan berbagai keterbatasan proyek food estate, yang akhir-akhir ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Karena itu, Forum 2045 berencana untuk menyampaikan rumusan gagasan tersebut kepada berbagai pemangku kepentingan terkait.

”Cendekiawan sebagai bagian dari publik, merupakan mitra sejajar pemerintah dalam pembangunan sektor pangan. Bung Karno pada peletakan batu pertama pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), 59 tahun lalu, mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak. Sebab, hidup dan mati sebuah bangsa tergantung pada ketahanan pangan yang dimilikinya,” lanjutnya.

Seminar yang menghadirkan pembicara Prof. Dr. Ali Agus (UGM), Prof. Dr. Soetriono (UNEJ) dan Dr. Amin Subekti (Strategic Policy Institute) itu berhasil memantik diskusi yang mendalam dengan ratusan peserta yang hadir. Beberapa kesepahaman yang muncul dalam diskusi adalah pentingnya pengembangan lumbung pangan lokal, perlunya pengendalian kebijakan impor pangan agar tidak merugikan petani dan konsumen serta perlunya mendorong mahasiswa pertanian agar mulai mengambil peran dalam proses produksi hingga marketing pangan.

Prof. Dr. Mangku Purnomo, Dekan Fakultas Pertanian UB, menyatakan bahwa pemangku kepentingan sektor pangan perlu mencanangkan sebuah gerakan nasional kedaulatan pangan yang ditopang oleh kemampuan kontributif dari seluruh fakultas pertanian yang ada di Indonesia.

”Kita akan mencoba melakukan perubahan mendasar pada visi fakultas pertanian supaya benar-benar bisa memberikan kontribusi pada pencapaian kedaulatan pangan. Kita memerlukan perubahan untuk menjadikan pangan kita memimpin di negara sendiri dan kemudian memimpin di dunia,” pungkasnya.