Lima Kebijakan Menteri KKP Untuk Laut

Liputan6.com, Batam - Kementrian Kelautan dan Perikanan KKP menyiapkan 5 program kebijakan guna untuk memaksimalkan potensi sumber laut Indonesia.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pengelolaan ruang laut telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim telah menjadikan laut kita semakin terdegradasi. Tanpa pengelolaan yang baik maka laut tidak akan mampu lagi menjadi sumber kehidupan.

"Kita mengkonsolidasikan semua program 5 kebijakan dari perikanan, 3 diantaranya pengelolaan ruang laut " kata Wahyu saat membukata Rapat Kerja Tenis Ruang Laut di Radisson Hotel Batam, Rabu malam (10/5/2023).

Menurut Wahyu salah satunya kebijakan utama adalah konservasi penataan ruang laut seperi, reklamasi penataan dan pengelolan pulau pulau kecil.

Saat ini pemanfaat ruang laut banyak yang belum memenuhi standar dalam pengelolaan dan penggunaan sehingga menimbulkan ekosistem laut dan pantai rusak.

Sementra itu Direktur Jendral Pengelolaan Ruang dana Laut (PRL) Viktor Gustaf Manopo mengatakan 3 program menjadi tanggung jawab Ditjen PRL.  Ditjen Pengelolaan Ruang Laut berkontribusi 4 (empat) kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

"Nilai Tukar Petambak Garam (101,5); Luas Kawasan konservasi (29,1 juta Ha), Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (32 kawasan); Produksi garam (2 juta ton)," kata Viktor.

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut sangat berperan dalam membantu memastikan keberlanjutan penyediaan jasa ekosistem dari laut. KKP menargetkan luasan kawasan konservasi laut menjadi 30 persen dari luas laut teritorial pada tahun 2045 (97,5 juta Ha).

"Saya mendapat laporan bahwa 58,23 persen dari total kawasan konservasi masih dikelola minimum, 40,51 persen dikelola optimum dan baru 1,27 persen kawasan dikelola berkelanjutan," kata Viktor.

Permasalahan sampah di laut juga menjadi hal penting dalam menjaga ekologi dan merupakan permasalahan lintas batas yang harus diselesaikan bersama. 

"Untuk tahun 2023 ini pelaksanaan Program Bulan Cinta Laut harus lebih baik dari tahun lalu," kata Viktor.