Pelantikan Pengurus IKABI 2023-2026, Soroti Polemik RUU Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Polemik Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang saat ini dalam pembahasan DPR dan pemerintah menjadi sorotan khususnya oleh tenaga kesehatan di Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Moh. Adib Khumaidi mengatakan pembahasan dan pengesahan RUU Kesehatan sebaiknya ditunda dulu.

"Bahasa kami bukan menolak, tapi menunda. Masih banyak substansi lebih mendalam yang harusnya bisa dimasukkan," katanya saat melantik Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) Masa Bakti 2023-2026 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2023.

Ia mencontohkan sejumlah polemik yang substansinya belum dimasukkan dala RUU Kesehatan itu, seperti soal peningkatan anggaran kesehatan, keamanan data kesehatan, aborsi, dan hal-hal terkait pelayanan transformasi kesehatan lainnya," kata dr Adib yang juga menjabat sebagai Presiden MASEAN 2023 (Medical ASEAN) itu.

Adib menekankan sikap IDI agar menjadikan RUU Kesehatan ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis kesehatan. Sehingga pihaknya tidaki mau buru-buru.

"Kami tidak ingin ada upaya sengaja mempercepat RUU Kesehatan, agar tak ada produk regulasi yang cacat secara hukum konstitusi, tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat, dan legitimasinya lemah karena tak didukung tenaga kesehatan kita," ujarnya.

Selain itu ia juga mengajak para tenaga kesehatan untuk bersatu, serta kembali ke ruh profesi dokter yakni kesejawatan berdasarkan kepentingan bersama, menonjolkan teamwork, kolaborasi, dan kesetaraan.

Ia juga berpesan agar IKABI makin intensif menggelar pertemuan-pertemuan di lingkup dokter bedah, untuk mengkanalisasi permasalahan internal bedah.

"Tingkatkan gairah menjaga profesi kita demi kepentingan pelayanan kesehatan Indonesia. Selamat untuk pengurus baru, semoga terus memberi manfaat bagi anggota," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IKABI, dr Yusirwan Yusuf menyebut tiga tantangan utama para ahli bedah saat ini, sesuai pesan para senior dan sesepuh dokter bedah pendiri IKABI.

Pertama, memastikan terjaganya kebersamaan, sebagai harga mati untuk sebuah organisasi. Kedua, menjamin aspek perlindungan hukum bagi profesi. dan Ketiga, menyelesaikan masalah kesejahteraan, termasuk disparitas pendapatan dokter di berbagai daerah di Indonesia.

"Hal-hal itu merupakan tanggung jawab dan beban kita bersama ke depan. Karenanya, kami membentuk Kelompok Kerja Remunerasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami sepakat duduk bersama dan berjuang bersama," kata Yusirwan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Prof. dr. Arjono Djuned Pusponegoro menyebut negara ini sudah punya segala-galanya. Rata-rata tiap provinsi punya 30 RSUD.

"Sayangnya, semua masih berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada kerja sama. Masih fragmented, not well organized dan untraining," paparnya.

Susunan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) Masa Bakti Tahun 2023-2026 dipimpin Ketua Umum DR dr Yusirwan Yusuf, SpB, SpBA(K), MARS, Sekretaris Jenderal DR Dr Heber Bombang Sapan, Sp.B Subsp. B.D (K) FCSI dan Bendahara DR Dr Dedy Pratama, Sp.B, Supsp B. V.E (K).

Kepengurusan ini diperkuat dengan Dewan Pertimbangan dan Mantan Ketua IKABI yaitu Puruhito, Prof Dr Aryono Pusponegoro Sp.B Subsp. B. D (K), Prof DR Dr Idrus Paturusi Sp.B SpOT (K), Prof Dr Muchlis Ramli Sp.B Subsp Onk (K), serta Prof DR Dr med dr Paul Tahalele Sp.B Sp.BTKV.

Pada pelantikan PP IKABI 2023-2026, hadir juga pengurus yang mewakili Majelis Pengembangan Pelayanan Bedah berisi 10 organisasi bedah dan 22 koordinator wilayah. Selain pelantikan, acara dilanjutkan dengan halal bihalal dan konferensi kerja PP IKABI.