Mayoritas Daerah di Jabar Rawan Bencana, Dinkes Susun Rencana Antisipasi Krisis Kesehatan

Liputan6.com, Bandung - Mayoritas daerah di Provinsi Jawa Barat rawan terjadi bencana alam sehingga harus segara disusun rencana kesiapsiagaan krisis kesehatan. Dari 27 kabupaten dan kota yang terdapat di Jawa Barat terdapat 16 daerah dengan kategori risiko tinggi rawan bencana dan 11 daerah lainnya tergolong sedang.

Menurut Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani, daerah yang dinilai paling berisiko terjadi bencana antara lain Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi.

"Sementara di wilayah Bandung Raya, daerah yang masuk dalam kategori risiko tinggi lainnya adalah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Ada pun Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi termasuk dalam kategori sedang rawan bencana," ujar Vini di Bandung, Rabu (21/6/2023).

Vini menambahkan daerah rawan bencana di Jawa Barat yang termasuk kategori tinggi lainnya antara lain yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang , Kabupaten Kuningan dan Kota Banjar.

Sedangkan daerah risiko sedang lainnya adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kota Bogor.

Provinsi Jawa Barat secara morfologi mempunyai wilayah lereng-lereng, tanahnya gembur dan bersifat sensitif terhadap air, mempunyai tifikal batuan dan permukaan tanah sangat rentan pergerakan tanahnya. Sehingga indikasi bencana alam akan muncul tanpa sebab akibat.

"Sebagai salah satu contoh penilaian dampak bencana joint needs assessment (JNA) yang dilakukan pada masa tanggap darurat gempa bumi Sulawesi Tengah, likuifaksi dan tsunami, mengungkapkan bahwa 26 persen responden telah berhenti menyusui," kata Vini.

Selain itu, Vini menyebutkan bahwa 62 persen responden menyebutkan bahwa ketersediaan makanan untuk anak-anak dan bayi sangat terbatas pada masa awal bencana.

Gangguan pada layanan dasar dan kondisi kehidupan yang disebabkan oleh kejadian bencana seperti jumlah dan kualitas air yang tidak memadai, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi serta berkurangnya akses ke makanan dan pemukiman, dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi, kejadian penyakit yang berujung kepada meningkatnya risiko kematian.

Oleh karena itu otoritasnya berinisiatif menyelenggarakan pertemuan penyusuann rencana kontingensi gizi pada situasi bencana tingkat Provinsi Jawa Barat.

"Sehingga ketika terjadi bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial dapat sesegera mungkin dilakukan respon cepat penanganan bencana yang terintegrasi terutama dalam layanan gizi pada situasi bencana," ungkap Vini.

Sebelumnya Dinas Kesehatan Jawa Barat melaksanakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kontingensi Gizi Bencana di Ballroom Swisbelresort, Kota Bandung, Senin (12/6/2023).

Tujuannya menyusun rencana kontingensi gizi pada situasi bencana ini adalah agar tersusunnya rencana kontingensi gizi pada situasi bencana di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Selain itu, kegiatan itu dilaksanakan dalam upaya antisipasi kesiapsiagaan krisis kesehatan dalam bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehingga perlu dibentuk klaster kesehatan di masing-masing kabupaten dan kota.