Dirut PT Dirgantara Indonesia Bantah Gaji Karyawan Dipotong

Liputan6.com, Bandung - Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Gita Amperiawan menyanggah adanya pemotongan gaji karyawan salah satu industri startegis nasional tesrebut.

Menurut Gita, PTDI hanya mengangsur atau dilakukan pembayaran gaji karyawannya secara bertahap.

"Adapun yang menyebabkan terganggunya proses pembayaran gaji karyawan tersebut dikarenakan adanya pergeseran pada arus kas dari proyeksi semula," ujar Gita dalam keterangan resminya ditulis, Bandung, Kamis, 21 Desember 2023.

Gita menegaskan tidak ada penundaan pembayaran gaji karyawan PTDI di bulan November 2023.

Gita menyebutkan kondisi yang dialami saat ini dipastikan hanya sementara. Sebelumnya, Manajemen PTDI telah mengkomunikasikannya dan disepakati bersama serikat pekerja untuk pembayaran gaji secara bertahap.

"Manajemen PTDI saat ini sedang melakukan upaya percepatan yang dapat mendorong perbaikan arus kas perusahaan," kata Gita.

Harapannya dalam waktu relatif singkat arus kas dapat membaik dan pembayaran gaji karyawan dapat kembali normal sebagaimana mekanisme semula.

Sebelumnya dicuplik dari kanal Bisnis Liputan6.com, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka-bukaan penyebab PT Dirgantara Indonesia (PTDI) membayar gaji karyawannya secara bertahap. Utamanya karena proses pembayaran atas produk perusahaan yang belum dilunasi.

Arya mengatakan industri militer, seperti digeluti oleh PTDI memiliki waktu yang cukup panjang. Misalnya, terkait penjualan produk dalam ekosistem tersebut.

"PTDI itu kan kita tahu bahwa industri militer itu industri yang agak panjang. Satu helikopter misalnya atau pesawat itu panjang penjualannya dan sebagainya, panjang," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, ditulis Selasa (19/12/2023).

Dengan begitu, Arya menilai, ada pendapatan perusahaan yang terhambat. Alhasil, pos untuk gaji karyawan menjadi belum bisa terpenuhi secara penuh.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kemampuan kas perusahaan, dia hanya bilang ada pos pengeluaran lainnya. Arya juga menyunggung soal dosa lama di tubuh perusahaan.

"Sisi kasnya kan dia punya pengeluaran-pengeluaran lainnya, ini kan dari dosa-dosa lama lah, cek aja," sambungnya.

Dia menegaskan, Kementerian BUMN sudah mengecek langsung ke jajaran manajemen PTDI.

Harapannya, pembayaran pesawat atas produk PTDI bisa segera selesai dan gaji karyawan bisa dibayarkan.

"Mudah-mudahan selesai lunas untuk karyawan semua, di akhir Desember mudah-mudahan, karena tadi kami sudah cek ke PTDI mereka lagi menunggu pembayran dari pemesan pesawat merkea, barang udah dikirim pencairan belum," pungkasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku langsung menggelar rapat dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Kendati begitu, dia tak merinci isi rapat tersebut, hanya sedikit menyinggung soal PTDI.

"Ini mau rapat sama pak Tiko, pak Tiko lagi nungguin saya," katanya singkat.

Ketika ditanya mengenai dugaan krisis keuangan di PTDI, Erick menyebut hal itu akan dibahas dalam rapat. "Ini saya baru meeting," pungkasnya.

PTDI diketahui menyicil sejumlah gaji untuk karyawannya pada periode November 2023. Hal ini disampaikan manajemen peeusahaan melalui surat edaran kepada karyawannya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan PTDI Gemma Grimald buka suara. Menurutnya, terkait pembayaran gaji karyawan itu sudah dikomunikasikan bersama perwakilan karyawan perusahaan.

"Sebenarnya permasalahan gaji ini sudah diantisipasi dan dikomunikasikan, serta dibahas bersama dengan perwakilan karyawan. Oleh karenanya, maka sampai dengan saat ini gaji karyawan tidak pernah dipotong (dikurangi) pembayarannya, hanya saja dibayarkan secara bertahap," ujar dia dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).

"Hal tersebut dikarenakan adanya proses pembayaran dari beberapa customer yg masih memerlukan waktu, walaupun kontrak telah di tandatangani dan efektif," sambungnya.

Terkait alasan penundaan gaji penuh karyawan, Gemma mengatakan karena adanya pembayaran dari pelanggan atas produk PTDI yang belum lunas. Misalnya, bergesernya pembayaran dari DND Philippines karena terjadinya perubahan kepemimpinan di DND Philippines.

Contoh lainnya adalah kontrak Modernisasi C130 TNI AU dan Pengadaan CN235 TNI AD yg telah dittd, saat ini masih dalam proses finalisasi menuju efektif kontrak dan ditargetkan pembayaran dapat diterima dari Pemerintah RI pada bulan Desember 2023 - Januari 2024.

"PTDI juga mengusahakan pendapatan dari optimalisasi aset non produktif seperti inventory lama yang tidak dapat dimanfaatkan untuk program berjalan," tegasnya.

Gemma melanjutkan, prospek bisnis perusahaan dapat dilihat dari telah ditandatanganinya perpanjangan kontrak dengan TUDM (Tentera Udara Diraja Malaysia) untuk pemeliharaan pesawat CN235 untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Menurutnya, perbaikan bisnis PTDI juga terbukti dengan telah diperolehnya kontrak-kontrak baru senilai total setara USD 1 miliar di tahun 2023 ini, melonjak jauh dibandingkan dengan perolehan kontrak di tahun 2022.

Selain itu, PTDI juga mendapat kepercayaan dari Bappenas untuk mengembangkan pesawat N219 menjadi pesawat amfibi yang dapat take-off dan landing di perairan. Hal ini akan sangat membantu pengembangan di daerah 3T.

"Hal-hal di atas menunjukkan bahwa prospek PTDI di tahun-tahun selanjutnya akan semakin membaik, sehingga PTDI dapat lebih berkembang dan semakin maju,"pungkas Gemma.