Petisi Bulaksumur dan Sikap UII, Akademisi Bersuara Sikapi Kondisi Politik

Liputan6.com, Yogyakarta - Kondisi politik beberapa waktu terakhir di Indonesia membuat beberapa universitas di Yogyakarta mengeluarkan sikap hingga petisi. Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Koentjoro bersama puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM membacakan Petisi Bulaksumur  tentang tindakan sejumlah penyelenggara negara  yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya di Balairung Gedung Pusat UGM  31 Januari 2024.

Koentjoro menyebut Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM, harus berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi.  Nilai nilai Pancasila ini bertujuan agar sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

“Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Mantan Rektor UGM periode 2017-2022  Panut Mulyono mengatakan pemilu bagian dari proses demokrasi harus menjalankan asas luber dan jurdil untuk memilih  calon pemimpin di tingkat legislatif dan eksekutif.  

“Jika kita betul-betul melaksanakan asas pemilu dengan baik maka terpilih pemimpin yang legitimate yang betul-betul memikirkan rakyat dan bisa membawa kemajuan yang luar biasa,”katanya.

Dalam pembacaan Petisi Bulaksumur ini Panut mengingatkan pemerintah tentang asas pemilu yang harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk di kalangan TNI dan Polri serta ASN. Hal ini supaya penyelenggara negara tidak berpihak pada paslon manapun.

“Kita ingin rakyat yang terdaftar sebagai pemilih saat datang ke TPS dengan hati riang dan gembira menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani,” tegasnya.

Selain ada Petisi Bulaksumur kampus dari Universitas Islam Indonesia juga menyatakan sikap terkait kondisi politik saat ini. Fathul Wahid Rektor UII dalam pernyataan sikap  civitas academica UII menyebut jika Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Fathul Wahid menyatakan Universitas Islam Indonesia mengeluarkan 6 hal menyikapi kondisi saat ini. Pertama mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.

"Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok," katanya dalam keterangan tertulis.Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Ketiga, menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum.

"Sserta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa."

Keempat, mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara. Kelima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat." Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat," katanya poin terakhir dalam pernyataan sikap UII.

Selain UGM dengan Petisi Bulaksumur dan pernyataan sikap UII ini, beberapa aksi serupa juga dilakukan oleh beberapa kampus di Indonesia menyikapi kondisi politik di Indonesia saat ini.

Simak Video Pilihan Ini:

Selain ada Petisi Bulaksumur kampus dari Universitas Islam Indonesia juga menyatakan sikap terkait kondisi politik saat ini. Fathul Wahid Rektor UII dalam pernyataan sikap civitas academica UII menyebut jika Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Fathul Wahid menyatakan Universitas Islam Indonesia mengeluarkan 6 hal menyikapi kondisi saat ini. Pertama mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.

"Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok," katanya dalam keterangan tertulis.Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Ketiga, menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum.

"Sserta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa."

Keempat, mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara. Kelima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat." Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat," katanya poin terakhir dalam pernyataan sikap UII.

Selain UGM dengan Petisi Bulaksumur dan pernyataan sikap UII ini, beberapa aksi serupa juga dilakukan oleh beberapa kampus di Indonesia menyikapi kondisi politik di Indonesia saat ini.