Lebih Dekat dengan Sri Enik yang Daftar Bacawabup Lewat PKB untuk Pilkada Blora 2024

Liputan6.com, Blora - Sejumlah pihak mengambil formulir pendaftaran bakal calon wakil bupati (bacawabup) di kantor DPC PKB Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Satu di antaranya adalah Sri Enik. 

Sosok perempuan yang akrab disapa Mbak Enik ini mengaku tengah berkonsentrasi di dunia politik selama beberapa tahun ini. Latarbelakang sebelumnya, adalah seorang pengusaha. 

"Saya backgroundnya pengusaha dan pebisnis di Kota Semarang, yang kebetulan bergerak di bidang properti dan juga kontruksi," ungkapnya kepada Liputan6.com, ditulis Minggu (28/04/2024). 

Kabupaten Blora menjadi sasaran impiannya untuk berkiprah di kampungnya setelah lama tinggal di Kota Semarang. Tentu saja Kabupaten Blora sendiri bukan sesuatu yang asing baginya. Diketahui dalam catatan biodatanya, Mbak Enik adalah asli putri daerah Blora. 

Ibu tiga anak ini lahir di Desa Plosorejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora pada 10 Januari 1982. Sebuah desa berjarak sekitar 37 kilometer wilayah selatan Kota Blora. 

"Saya asli putri kelahiran Blora," ujarnya. 

Dikatakan Mbak Enik, meski latarbelakangnya adalah sarjana ekonomi dan menjadi pebisnis properti dan konstruksi, namun dirinya juga melek politik. 

Dalam beberapa tahun ini, politik bukan hal baru baginya. Pada tahun 2020 lalu pernah mencoba peruntungan dengan mengikuti mekanisme pilkada yang digelar di Kabupaten Blora waktu itu.

Yaitu dengan mendaftarkan diri dibeberapa partai politik yang membuka mekanisme penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di antaranya PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Sayangnya, waktu itu belum dapat kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi sesuai yang diharapkan. 

Seiring waktu kemudian, Mbak Enik mengaku semakin memantapkan pilihan hidupnya untuk berjuang di jalur politik karena terkait dengan cita-citanya ingin berkontribusi bagi masyarakat Blora. 

Pada pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 2024 kemarin, Mbak Enik mengaku juga diminta oleh Partai Golkar untuk menjadi calon legislatif (caleg) anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III. Yang mana, Kabupaten Blora menjadi salah satu wilayah pembasisannya.

Tak patah arang setelah pelaksanaan Pileg 2024, keinginannya untuk berkiprah di dunia politik, kini kembali direalisasikan. Dirinya turut mendaftarkan diri menjadi bacawabup Blora, melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blora.

"Saya sudah mendaftar langsung ke kantor DPC PKB Blora untuk menjadi bacawabup Blora," ujarnya. 

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Mbak Enik, pada Pilkada Blora 2024 ini memproyeksikan diri untuk totalitas di dunia politik, dan harapannya bisa maju untuk mendampingi Arief Rohman (petahana) untuk Pilkada yang dijadwalkan akan digelar pada November 2024 mendatang.

Karena menurut Mbak Enik, dirinya ingin melengkapi apa yang sudah sangat baik selama ini dilakukan oleh Arief Rohman saat ini.

"Saya kira yang sudah dilakukan Pak Arief Rohman sudah luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Blora," ujarnya ketika ditanya soal alasannya kenapa ingin mejadi pendamping dari petahana.

Terkait dengan persiapannya mengarungi dunia politik, Mbak Enik mengaku telah mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan.

"Kalau persiapan mental sudah pasti, karena politik butuh komitmen yang kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, ada juga yang penting bahwa, dirinya juga telah mempersiapkan hal yang tak kalah pentingnya, yaitu finansial. 

"Pasti tentu kita siapkan segala sesuatunya," tandasnya. 

Perempuan yang ramah disapa ini, sejak dari sekolah dasar, SMP dan SMA ditempuhnya di Kabupaten Blora. Lalu dirinya melanjutkan kuliah di Kota Semarang.

"Saya sekali lagi putri daerah Blora, Setelah malang melintang di Kota Semarang, saya berkeinginan mulih (kembali) kampung membangun Blora, tanah kelahiran tercinta," imbuhnya berfalsafah.

Sebelumnya, Ketua DPC PKB Kabupaten Blora Abdul Hakim kepada wartawan menyampaikan, bahwa partainya membuka penjaringan bacabup-bacawabup Blora sejak 20 April 2024. 

"Semua warga dari kalangan mana pun boleh daftar, baik asli daerah ataupun tidak tetap kami terima. Itu perintah DPP. Nanti DPP yang menentukan," katanya yang juga membeberkan tidak ada syarat khusus dalam proses penjaringan.