Jadi Sorotan Saat Pilpres 2024, Apakah Pilkada Jawa Barat Tetap Pakai Sirekap?

Liputan6.com, Bandung - Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap resmi digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai aplikasi untuk membantu proses penghitungan suara pada Pemilih Presiden (Pilpres) Februari 2024 lalu.

Namun, pemanfaatan Sirekap menjadi pembicaraan publik. Ada sejumlah kondisi yang jadi sorotan di antaranya ketidaksesuaian data suara antara yang tercatat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan yang ditampilkan di Sirekap.

Bahkan, hingga adanya dugaan penggelembungan dan pengurangan suara pada Pilpres 2024 melalui Sirekap.

Lalu, bagaimana pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jawa Barat yang akan dilaksanakan November nanti, apakah KPU Jawa Barat akan tetap menggunakan Sirekap?

Terkait penggunaan Sirekap, Ketua KPU Jawa Barat periode 2023-2028, Ummi Wahyuni mengaku jika KPU provinsi masih menunggu kebijakan dari KPU RI.

"Kita tunggu dulu bagaimana KPU RI menggunakan kebijakan alat bantu Sirekap," kata dia saat konferensi pers Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, di Sabuga Bandung, Senin malam, 27 Mei 2024.

Ummi Wahyuni mengatakan, meski Pilkada ini kewenangan pelaksanaannya berada di KPU provinsi, tetapi aturan dan kebijakannya tetap menginduk pada kebijakan KPU RI.

"Hari ini walaupun pelaksanaan Pilkada itu ada di wilayah tapi aturan dan kebijakannya ada di KPU RI," katanya.

Jawa Barat sendiri merupakan wilayah yang diaku memiliki tantangan tersendiri dalam helatan pesta demokrasi, di antaranya adalah luasan wilayah.

"Kendala pasti ada karena Jawa Barat itu adalah wilayah dengan jumlah pemilih terbesar kurang lebih ada 35 juta pemilih. Selain harus me-manage jumlah pemilih, tapi juga luasan wilayah Jawa Barat. Di kita ada 27 kabupaten kota lebih sedikit dibandingkan Jatim dan Jateng, tapi luasan wilayah Jawa barat menjadi sebuah tantangan," kata Ummi.

Sebagai inovasi teknologi, Sirekap memainkan peran krusial dalam proses perhitungan suara. Penggunaan Sirekap pun semestinya menjadi bentuk inovasi yang memang bisa membantu proses Pilkada lebih efisien, profesional dan transparan, bukan malah sebaliknya.