Opini: Bantuan Pangan, Bantuan Presiden, dan Bantuan Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Kelaparan seringkali bukan disebabkan oleh kekurangan pangan, tetapi karena ketidakmampuan orang untuk mengakses pangan. Ketidakmampuan itu bisa dikarenakan beberapa faktor, termasuk karena keterbatasan sumber daya biaya.

Demikian tulis Amartya Sen (1998, Nobel Ekonomi) dalam bukunya berjudul Poverty and Famines.

Seperti yang diungkapkan oleh Mandiri Institute pada akhir 2023, bahwa tabungan masyarakat kelompok bawah sebesar 60% terkuras untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari, termasuk beras.

Tentunya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik berupa bantuan pangan maupun bantuan sosial lainnya, akan sangat membantu masyarakat rentan.

Direktur Utama Perum BULOG, Bayu Krisnamurthi, mengatakan bantuan pangan yang diterima kelompok masyarakat miskin sebanyak 22 juta keluarga lebih, maka keluarga-keluarga itu sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras. Karena sudah disediakan 10 Kg per bulan oleh pemerintah.

Walaupun mungkin untuk beberapa keluarga jumlah bantuan beras itu belum mencukupi kebutuhan bulanannya, tapi setidaknya sebagian dari kebutuhan, sudah dipenuhi oleh pemerintah.

"Jadi mereka bisa lebih tenang. Karena kelompok masyarakat ini yang paling gelisah kalau tidak ada beras, jels

Bantuan Pangan Nasional berupa beras yang sudah empat kali dilaksanakan di tahun 2024 ini, akan diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun 2024. Adapun mulai bulan Juni hingga akhir tahun nanti, jadwal penyaluran bantuan pangan beras dilakukan per dua bulan sekali.

Selain Bantuan Pangan Nasional, terdapat juga bantuan sosial lainnya. Untuk bantuan sosial lainnya, bisa diberikan dalam bentuk beberapa macam sesuai program dari pemerintah. Sangatlah penting bagi masyarakat luas untuk memahami perbedaan antara bantuan pangan nasional dan bantuan sosial lainnya serta peran yang dimainkan oleh Perum BULOG di dalamnya.

Berdasarkan bantuanpangan.go.id, Bantuan Pangan Beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum BULOG.

Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan di 2024 adalah dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sasaran penerima sejumlah 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai operator pelaksana program ini adalah Perum BULOG melalui penugasan dari Badan Pangan Nasional. Dalam pendistribusian ke seluruh wilayah Indonesia, BULOG bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (POS), PT Jasa Prima Logistik (JPL) yang juga merupakan anak perusahaan Bulog, dan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).

Pakar Pangan Indonesia, Tito Pranolo, mengatakan ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum BULOG yang terlihat jelas. Manfaat pertama, stabilisasi harga beras.

"Tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras, seiring dengan adanya bantuan pangan. Hal ini sesuai dengan hukum supply demand. Kedua, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan akses pangan untuk mencukupi kebutuhan hariannya," jelasnya.

Bantuan Presiden

Sementara untuk Banpres biasanya mengiringi kegiatan kunjungan Presiden Joko Widodo saat menemui langsung masyarakat. Banpres ini dikemas dengan tas berdesain khusus bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia dan Bantuan Presiden Republik Indonesia.

Isinya antara lain paket pangan termasuk biskuit, gula pasir, minyak goreng, sampai teh celup.

BanPangan bisa saja dilaksanakan bersamaan dengan Banpres. Bila hal ini terjadi, maka Perum BULOG akan berfokus menyediakan beras sebagai BanPangan sesuai penugasannya, saat kunjungan Presiden tersebut dilaksanakan, sedangkan paket Banpres berupa sembako lainnya dikemas dalam tas dan diserahkan ke masyarakat daerah tujuan, sebagai bentuk bantuan langsung dari Presiden.

Bantuan Sosial

Mengacu jakarta.bpk.go.id, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang bersifat tidak terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial dan masyarakat menjadi penerima bantuannya berkewajiban mempertanggungjawabkan sesuai porsi berdasarkan ketentuan.

Salah satu program bansos yang dilanjutkan di 2024 ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Ini merupakan program yang digagas pemerintah sebagai kontinuitas dari BLT El Nino yang telah terlaksana di November sampai Desember 2023.

Bentuknya adalah uang tunai senilai Rp 200.000 per orang per bulan dan diberikan untuk periode Januari sampai Maret 2024. Penyalurannya melalui PT Pos Indonesia dengan sasaran penerima sebanyak 18,8 juta KPM yang menggunakan basis data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemudian ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan secara tunai berupa uang sebesar Rp 200.000 untuk ditukarkan dengan bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warung terdekat.

Dengan begitu, diharapkan penerima bantuan dapat memperoleh pangan yang bergizi seimbang, misalnya dalam bentuk beras, telur, dan pangan lainnya.

Dengan memahami perbedaan antara Bantuan Pangan dengan Bantuan Sosial lainnya, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami kontribusi Perum BULOG dalam memastikan ketahanan pangan nasional dan peranannya dalam mendukung program-program bantuan sosial di Indonesia.

"Sesuai visi transformasi dari Perum BULOG, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karenanya, kami terus meningkatkan pelayanan kami sehingga kami tetap bisa menjadi pemimpin rantai pasok pangan paling tepercaya," kata Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, Sonya Mamoriska.