Pemerintah Jabar Gunakan Teknologi Blockchain pada Fitur Kepegawaian

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Jawa Barat menggunakan teknologi blockchain pada fitur kepegawaian, khususnya fitur e-Pensiun.

Hal sementara ini hasil kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (BKD).

Menurut Kepala Diskominfo Jawa Barat, Ika Mardiah, ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Tahap selanjutnya akan dilakukan implementasi blockchain menyeluruh di seluruh fitur aplikasi kepegawaian.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen tersebut," ujar Ika ditulis Kamis (1/8/2024).

Ika mengatakan blockchain adalah basis data terdistribusi yang tahan terhadap gangguan, yang terdiri dari blok-blok catatan yang ditautkan dan diamankan dengan kriptografi.

Diharapkan dengan penerapan teknologi blockchain, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan semakin meningkat.

Selain itu, blockchain juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

Teknologi blockchain telah dibangun di beberapa node berbeda yang tersebar di beberapa pusat data. Hal ini bertujuan untuk memastikan keandalan dan keamanan data.

"Implementasi blockchain pada aplikasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Jabar memiliki beberapa keunggulan utama," kata Ika.

Pertama, memastikan keamanan transaksi. Transaksi pada aplikasi SPBE tidak dapat diubah secara ilegal karena disimpan pada blockchain dengan smart contract yang disetujui bersama.

Kedua, menjamin keamanan data. Data yang tersimpan dienkripsi dan dapat diverifikasi, sehingga terhindar dari kebocoran dan penyalahgunaan.

Ketiga, meningkatkan transparansi. Semua proses dan transaksi terekam secara permanen dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Penerapan blockchain akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari aplikasi-aplikasi kritikal. Setelah sukses di tahap awal, implementasi akan diperluas ke seluruh aplikasi SPBE Jabar," ungkap Ika.

Sementara itu Ika menyebutkan inovasi berbasis data melalui dashboard pimpinan dan publik di Jawa Barat (Jabar) pada seminar dalam rangkaian Digital Transformation Indonesia Conference & Expo 2024 dalam sesi Seminar Nasional Restrospektif Digitalisasi Pemerintahan (2003 - 2024) di Jakarta Convention Center, Rabu (31/7/2024) yang merupakan event terbesar transformasi digital di Indonesia.

Ika memandang, data dalam dashboard pimpinan dapat digunakan untuk memantau berbagai indikator makro secara real time.

"Data di Jawa Barat diolah, diverifikasi, distandardisasi dan divisualisasikan agar data dapat ditarik kapan saja  secara real time setiap dibutuhkan pimpinan sebagai dasar dalam mengambil keputusan," jelas Ika.

Sejak 2021, Pemerintah Jawa Barat telah menggagas Ekosistem Data Jabar yang merupakan portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses data bagi warga dan Pemerintah Jawa Barat.

Ekosistem Data Jabar terdiri dari berbagai macam produk, yakni Dashboard Jabar, Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar.

Dalam kesempatan tersebut Ika juga menegaskan komitmen Jabar dalam melakukan simplifikasi dan integrasi data untuk kemudahan berbagai pelayanan.

Dengan semangat satu data, Ika optimistis ke depannya intergrasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan tersinkronisasi dan terstandardisasi dalam satu kode referensi, standar data, dan definisi data yang sama.

"Ke depannya saya berharap pusat data dapat terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah Indon