Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

KPU Sulut Finalisasi Penyusunan Daftar Pemilih di TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Sulut berupaya memastikan data pemilih yang ada sudah valid dan bersih dari anomali sebelum penetapan DPT pada tanggal 22 September 2024.

oleh Yoseph Ikanubun diperbarui 22 Sep 2024, 14:00 WIB

Diterbitkan 22 Sep 2024, 14:00 WIB

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu.

Liputan6.com, Manado - KPU Sulut sedang merampungkan daftar pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus (Loksus) untuk Pilkada 27 Nopmeber 2024 mendatang. Hal ini menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) KPU Sulut di Manado pada, Rabu (18/9/2024).

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu menyampaikan pentingnya finalisasi data pemilih, terutama di TPS Loksus. KPU berupaya memastikan data pemilih yang ada sudah valid dan bersih dari anomali sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 22 September 2024.

“Karena itu sangat penting koordinasi antara KPU, Bawaslu, Disdukcapil, dan pihak Lapas atau Rutan untuk memastikan tidak ada pemilih di Loksus yang terlewatkan,” ujarnya.

Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda menekankan pentingnya validasi data pemilih yang berkaitan langsung dengan pengelolaan logistik Pilkada 2024. Dia mengingatkan bahwa peristiwa-peristiwa terkait logistik pada Pilkada tahun 2020 diharapkan tidak terulang di tahun 2024.

“Jika data pemilih tidak valid, maka pengadaan logistik yang dilakukan juga akan ikut tidak valid,” ujarnya.

Meidy Malonda menegaskan bahwa sebelum penetapan DPT, seluruh pihak terkait perlu diundang untuk memastikan Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan akuntabel. Dalam hal logistik, yang nilainya mencapai miliaran rupiah, kesalahan cetak atau penetapan data dapat menyebabkan konsekuensi besar.

“Oleh karena itu, penting pembaruan dan pemutakhiran data secara terus menerus,” ujarnya.

Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, dan Rehabilitasi Kanwil Kemenkumham Sulut Risman Somantri memaparkan tentang status kependudukan warga binaan, proses pemutakhiran data mereka, serta kendala yang dihadapi dalam memastikan hak pilih mereka di Pilkada 2024.

“Kerja sama antara KPU, Lapas atau Rutan, dan Disdukcapil agar data pemilih warga binaan tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik, sehingga tidak ada yang kehilangan hak pilih karena data yang tidak valid atau tidak lengkap,” ujarnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulut Steffen Linu menyampaikan beberapa poin penting dalam rapat koordinasi terkait finalisasi daftar pemilih di TPS Loksus untuk Pilkada 2024.

"Kami ingin memastikan bahwa data pemilih di TPS Loksus telah diperiksa dan diperbarui dengan baik sebelum penetapan DPT," ujarnya.

Dia mengingatkan, kesalahan dalam data pemilih, seperti identitas ganda atau data yang tidak lengkap, dapat berdampak signifikan pada pelaksanaan Pilkada.

“Semua data harus diperiksa secara teliti, terutama terkait dengan pemilih di Loksus, untuk menghindari masalah serupa dengan yang terjadi pada Pilkada 2020,” ujarnya.