Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Desakan DPD

Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan ini diduga terkait dugaan backing tambang ilegal yang melibatkan oknum kepolisian.

oleh Novia Harlina diperbarui 24 Nov 2024, 17:53 WIB
Diterbitkan 24 Nov 2024, 15:24 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yulianus Henock Sumual.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yulianus Henock Sumual.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yulianus Henock Sumual menyesalkan terjadinya penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar (34) oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar (57) pada Jumat (22/11/2024) dini hari di area parkir Polres Solok Selatan.

"Atas nama keluarga besar DPD kami menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga korban atas peristiwa ini. Kita tak habis pikir, mengapa kejadian tragis penembakan oleh oknum polisi ini hingga memakan korban jiwa ini terus, lagi, dan lagi terjadi. Harus ada pembenahan yang serius," kata Yulianus Henock.

Kasus ini diduga terkait dugaan backing tambang ilegal yang melibatkan oknum kepolisian. Dadang diduga tak senang Ulil melakukan penangkapan terhadap sejumlah penambang ilegal galian C di Solok Selatan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus segera menindak tegas anggota Polri 'nakal' apalagi terlibat backing- membacking seperti ini. 

Yulianus Henock juga meminta agar ada uji kembali kelayakan penggunaan senjata bagi anggota Polri.

"Jangan sampai kejadian penyalahgunaan senjata api yang memakan korban jiwa seperti ini terus terulang," ujarnya.

Yulianus Henock menekankan, bila terbukti, hukum mati saja oknum polisi yang mencoreng nama baik institusi Polri.

"Menghilangkan nyawa orang sekaligus menodai reputasi baik Polri merupakan kejahatan kemanusiaan sekaligus memberi aib bagi institusi," jelasnya.

Selain itu, ia meminta agar Kapolda dan Kapolres di daerah harus banyak berada bersama bawahannya untuk memotivasi polisi dari semua level bekerja ’Presisi’ sesuai instruksi Kapolri.

"Slogan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan itu harus benar-benar dijalankan. Jangan jadi tagline belaka," ia menambahkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya