Dosen Universitas Bandung Sempat Menangis Disebut Provokator, Pilih Risiko Dipecat Ketimbang Bungkam

Liputan6.com, Bandung - Rektor Universitas Bandung sempat menyebut pegawai di Fakultas Kesehatan dan Teknik sebagai provokator. Sejumlah dosen dan staf di sana diketahui lantang menuntut hak upah mereka yang tidak dibayarkan lebih dari enam bulan.

Sengkarut di perguruan tinggi swasta itu pun ramai di pemberitaan dan jadi perbincangan publik akhir-akhir ini, termasuk di kementerian hingga DPR RI.

“Saya mohon untuk pertanggungjawaban fakultas dengan baik, bukan sebagai provokator,” kata Prof Endang dalam pertemuan terbuka besama pewagai, alumni, mahasiswa dan orang tua mahasiswa, Jumat, 10 Januari 2025, di Kampus 2, Jalan Muararajeun, Kota Bandung.

Endang juga menyalahkan pemberitaan di media sosial. Masalah di Universitas Bandung, menurut dia, jadi berdampak serius akibat penyebaran informasi di media sosial.

“Kenapa kita sampai seperti ini? Dampak dari media sosiai”. “Kalau tidak ada media sosial yang ramai, mungkin 3 prodi tidak akan ditutup. Kalau itu tidak ditutup bisa subsidi silang,” katanya. 

Penutupan tiga prodi di Fakultas Administrasi dan Bisnis itu diketahui terjadi setelah mantan Rektor Universitas Bandung, BR, terjerat kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar. BR ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung pada November tahun lalu.

Pernyataan Endang memicu ketegangan di ruang pertemuan. Pegawai, mahasiswa, hingga orang tua mahasiswa tampak berseberangan dengan pernyataan Endang. Ia dinilai terlalu menyudutkan pegawai yang selama ini hanya memperjuangkan haknya. Sejumlah dosen dan orang tua terlihat tak sanggup menahan tangis.

“Mohon maaf Bu, ketika kita di fakultas yang selama tujuh bulan ini berjuang ternyata disebut provokator itu yang membuat kita sakit hati. Selama ini kami dari struktural, dari FKT, tidak ada yang menjadi provokator. Kita sudah tujuh bulan Bu (tidak digaji). Kita harus meminta pertanggungjawaban ke siapa lagi? Kami tidak sedang mencari kekayaan, tapi untuk mencari hidup kami sehari-hari, untuk makan, untuk menyekolahkan anak saya,” kata Ketua Prodi D3 RMIK, Meira Hidayati.

Suara serupa disampaikan Dekan Fakultas Kesehatan dan Teknik, Tiny Rahayu. Ia tidak terima jika pihak fakultas disebut provokator. Bahkan, dia mengaku siap bila harus dipecat karena telah bersuara memperjuangkan hak pegawai.

“Hari ini ibu rektor datang ke sini menyebut kita provokator, ini saya sangat tersentuh ketika kita disebut provokator. Kami, kaprodi, kepala, wadek, dan semua pegawai struktural dan staf selama 7 bulan tidak diberi apa-apa, untung bisa hidup, makan saja sulit,” katanya.

“Jika Ibu mau mengundurkan diri, sama Bu. Saya juga siap, siap dipecat karena saya vokal membela semua civitas akademika,” tegas dia.

Meski sempat tegang, pertemuan kali ini dianggap berakhir dengan kejelasan walaupun belum ideal. Yayasan Bina Administrasi (YBA) selaku badan penyelenggara Universitas Bandung bersedia menandatangani kesepakatan bersama soal pembayaran upah dan kejelasan proses perkulihan.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh semua pihak, termasuk Ketua YBA, Uce Karna Suganda. Berikut 4 poin kesepakatan tersebut:

1. Menyelesaikan 1 bulan gaji hak dosen dan tendik paling lambat hari Senin, 13 Januari 2025. 

2. Akreditasi akan segera dilaksanakan paling lambat 2 minggu masa pendaftaran.

3. Keputusan alih kelola dan keputusan terkait pemindahan mahasiswa maksimal 3 minggu.

4. Pembayaran UTS akan dibayarkan kembali untuk staf dan dosen. Nomor rekening BJB.

Bahwa semua point di atas akan dipenuhi paling lambat 24 Januari 2025.

Uce mengaku akan menjual aset berupa mobil dan salah satu gedung kampus. “Untuk gaji ya sebenarnya kita akan mengeluarkan (menjual) aset dan dibayarkan untuk gaji dan untuk bayar akreditasi," katanya usai audiensi. "(Aset yang dijual) kendaraan yayasan dan kampus dari Cipagalo," lanjutnya.

Perwakilan pegawai, Riki Hardiansyah, mengaku akan mengawal dan menjelankan kesepakatan tersebut.

“Sekarang sudah ada kepastian tinggal menjalankan itu gitu kan, karena kan sudah ada surat pernyataan bersama, sudah ada komitmen,” pungkasnya.