Dihadiri Ketua BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Ini Alasan Desa Ponggok Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Desa Perdana

Liputan6.com, Klaten - Untuk pertama kalinya, 15 Januari 2025 diperingati sebagai Hari Desa. Puncak perayaan tersebut diselenggarakan di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain dihadiri sembilan organisasi desa nasional, peringatan Hari Desa itu juga dihadiri oleh Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko.

Kegiatan Hari Desa yang pertama kali diperingati itu digelar di Balai Desa Ponggok.  Acara tersebut dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam sembilan organisasi desa nasional meliputi, APDESI, AKSI, ABPEDNAS, PABPDSI, DPN PPDI, DDP PPDI, PAPDESI, Parade Nusantara dan Kompakdesi. Semua organisasi itu tergabung dalam wadah Asosiasi Desa Bersatu.

Ketua Umum Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas mengatakan berdasarkan komitmen yang telah dilakukan oleh sejumlah organisasi desa nasional itu bahwa peringatan Hari Desa pertama akan diselenggarakan di Jawa Tengah, tepatnya di salah satu desa terbaik di provinsi tersebut, yakni Desa Ponggok. Bahkan, ia mengaku dalam perayaan tersebut pihaknya telah meminta kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi untuk hadir. Hanya saja hingga acara berakhir mantan Wali Kota Solo itu tidak tampak hadir di lokasi.

“Kami meminta kepada Pak Jokowi untuk menghadiri, kenapa? Karena organisasi desa satu-satunya lembaga yang tiga tahun berturut-turut merayakan Hari Desa walaupun belum ada keppres-nya. 2021, 2022 di Gelora Bung Karno dihadiri Bu Mega. 2023 dihadiri oleh Menko Polhukam, semua dirayakan oleh delapan organisasi desa, Pak Mendagri hadir, Pak Mendes pun hadir walaupun belum ada kepresnya,” kata dia dalam sambutannya di peringatan Hari Desa di Balai Desa Ponggok, Rabu (15/1/2025).

Kemudian, Asri Anas pun mengungkapkan bahwa ketika Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI selalu menghadiri forum-forum organisasi desa. Dalam pertemuan itu, pihaknya memohon kepada Jokowi untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang penetapan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Akhirnya permintaan tersebut disetujui Jokowi sebelum habis masa jabatannya sebagai Presiden ke-7 RI.

“Dan rasanya hampir 10 kali kita mengirim surat, setiap ketemu presiden di forum resmi, kita menyampaikan mohon sebelum berakhir masa jabatan 2024 agar Kepres Hari Desa sebagai legacy story, legacy konstitusi bahwa Hari Desa diakui secara nasional. Alhamdulillah tanggal 31 Juli, waktu kita ketemu 21 Juni, beliau berjanji sebelum Oktober ditandatangani.

“Dan Alhamdulillah 31 Juli (2024), Pak Jokowi menandatangani Keppres 23 yang menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Kami sudah sampaikan ke Pak Mendagri, Insya Allah termasuk menyampaikan ke Pak Presiden Prabowo insyaallah 2026 akan membuat acara besar-besaran dan kami mengundang Presiden Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri,” sambungnya.

Lantas, Asri Anas juga membeberkan alasan Desa Ponggok ditunjuk sebagai tempat kegiatan peringatan Hari Desa yang pertama kalinya digelar, lantaran desa tersebut sangat menonjol dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya.. Menurut dia, Desa Ponggok merupakan desa yang mampu menghasilkan Pedapatan Asli Desa (PADes) yang mencapai belasan miliar rupiah setiap tahunnya. 

“Kenapa juga kita tetapkan di Ponggok? Karena kami ingin 416 kabupaten, kemudian 28 kota yang memiliki desa dari total 75.260 desa bisa melihat Ponggok secara utuh. Ponggok ini adalah desa berprestasi, desa yang mampu menghasilkan PADes sampai Rp19 miliar per tahun. Kita berikan aplause kepada pak Junaedi, Kepala Desa Ponggok,” ucapnya.

Sementara itu Ketua BP Taskin, Budiman Sudjatmiko dalam sambutannya menyebutkan bahwa lembaganya memiliki motto untuk mengentaskan kemiskinan, yakni berdata, berdana, berdaya. Menurut dia, setiap manusia Indonesia dan komunitas Indonesi di desa maupun di kota harus berdata agar akurat dan tidak sesat, tepat. Selain itu juga harus berdana karena salah satu unsur kemiskinan terdapat tiga faktor, kurang dana, kurang akses dan kurang aset.

“Tadi Pak Asri bilang ada desa 30 ribu hektare tapi kok lebih miskin dari Desa Ponggok. Asetnya mungkin lebih banyak dari Ponggok tapi dananya kurang, karena apa? Aksesnya kurang. Asetnya banyak tapi aksesnya kurang, akses pada apa? Akses pada ilmu pengetahuan, akses pada pendidikan, akses pada teknologi, akses pada kesehatan,” kata dia.

“Asetnya banyak beribu hektare tapi aksesnya kurang sehingga kurang PAD. Jadi kemiskinan adalah disebabkan kurangnya akses, kurangnya aset dan kurangnya cash atau dana, berdana. Kalau kita bisa mengatasi kekurangan akses, kekurangan aset dan kekurangan dana, insyaallah bisa berdaya. Berdata, berdana, berdaya,” imbuh Kepala BP Taskin.