Tren Positif Ekonomi Makro, BPS Jabar Ungkap Jumlah Penduduk Miskin 2024 Turun Sebanyak 180 Ribu Orang

Liputan6.com, Bandung - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyebutkan penduduk miskin di Jawa Barat menurun sekitar 180.000 orang, dari 3,85 juta pada Maret 2024 menjadi 3,67 juta pada September 2024 atau menurun sebesar 0,38 persen.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus, penyebabnya yakni kondisi ekonomi makro yang cenderung positif menjadi faktor penurunan angka kemiskinan. "Inflasi yang cukup terkendali dan pertumbuhan ekonomi triwulan III/2024 yang tumbuh sebesar 2,59 persen dibanding triwulan I/2024 menjadi indikator turunnya kemiskinan. Indikator lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2024 juga menurun sebesar 0,16 persen dibanding Februari 2024," ujar Darwis Sitorus saat konferensi pers di Aula Kantor BPS Provinsi Jawa Barat di Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025).

Darwis menambahkan penurunan angka kemiskinan selain diakibatkan kondisi ekonomi makro yang membaik, juga adanya berbagai program bantuan untuk masyarakat dari pemerintah. Guna mengukur garis kemiskinan (GK), Darwis menjelaskan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Kemudian diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. "Garis kemiskinan September 2024 sebesar Rp535.509 per kapita per bulan, dan GK naik 2,19 persen dibandingkan Maret 2024. Komoditas makanan menyumbang 74,72 persen terhadap garis kemiskinan September 2024," kata Darwis.

Darwis memaparkan di perkotaan komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan yaitu beras sebesar 22,08 persen, rokok kretek filter sebesar 12,09 persen dan daging ayam ras sebesar 5,36 persen.

Sementara untuk non-makanan yaitu perumahan sebesar 9,18 persen, bensin sebesar 3,70 persen, dan listrik sebesar 2,51 persen. Sedangkan di perdesaan komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan di daerah perdesaan yaitu beras sebesar 25,52 persen, rokok kretek filter sebesar 8,79 persen dan telur ayam ras sebesar 4,51 persen. "Untuk non makanan yaitu perumahan sebesar 10,13 persen, bensin sebesar 3,09 persen dan listrik sebesar 1,65 persen," ungkap Darwis.

Darwis menuturkan angka kemiskinan September 2024 ini menjadi yang terendah sejak Maret 2020 yang mencapai 7,88 persen. Akan tetapi masih lebih tinggi dari angka kemiskinan September 2019 yang mencapai 6,82 persen. Menurut status wilayah, kemiskinan perkotaan menurun 0,42 persen poin atau sebanyak 141,06 ribu orang. Untuk di perdesaan menurun sebesar 0,22 persen poin atau sebanyak 39,26 ribu orang.

"Indeks Kedalaman kemiskinan turun dari 1,21 pada Maret 2024 menjadi 1,05 pada September 2024. Indeks P1 di perdesaan sebesar 1,44 lebih tinggi dibanding perkotaan yang sebesar 0,96. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,29 pada Maret 2024 menjadi 0,24 pada September 2024," ucap Darwis.

BPS juga menginformasikan pada bulan September 2024, gini ratio di Jabar sebesar 0,428, ini termasuk kategori ketimpangan sedang. Secara wilayah, gini ratio perkotaan sebesar 0,439 lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,327. Menurut kriteria Bank Dunia persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 16,48 persen, ini termasuk ketimpangan sedang. 

Dilansir Kanal Ekonomi, Liputan6, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023. “Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 6,66 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen,” kata Amalia dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).

Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 11,34 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 11,79 persen. Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,59 juta orang (dari 11,64 juta orang pada Maret 2024 menjadi 11,05 juta orang pada September 2024).

Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,57 juta orang dari 13,58 juta orang pada Maret 2024 menjadi 13,01 juta orang pada September 2024. Adapun garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 595.242,00 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 443.433,00 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 151.809,00 (25,50 persen).

Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.803.590,00 per rumah tangga miskin per bulan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadinya penurunan jumlah kelas menengah Indonesia pada periode 2019–2024 yang mencapai 9,48 juta orang. Penurunan ini dinilai disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak Covid-19, pemutusan hubungan kerja, hingga kurangnya jumlah lapangan kerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, mengingatkan agar pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial. Saat ini minimnya jaring pengaman sosial seperti masih banyak kelas menengah yang tidak memiliki jaminan sosial khususnya pekerja informal. “Dukungan program jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk melindungi kelas menengah dari masalah kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, hingga kematian,” kata Edy kepada Liputan6.com, Rabu (11/9/2024).

Menurut Edy, adanya laporan dari BPS ini harus segera direspon pemerintah. Jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan harus dipastikan berjalan. Untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN) per Agustus 2024 pemerintah menganggarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 96,74 juta orang. Tentunya dengan penurunan kelas menengah tersebut seharusnya pemerintah menambah kuota peserta PBI. Mengacu pada Perpres no. 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024 pemerintah sudah menargetkan peningkatan kuota peserta PBI JKN di 2024 menjadi 113 juta orang.

”Tentunya target kepesertaan PBI tersebut harus diimplementasikan agar kelas menengah yang turun tersebut dapat tetap mengakses Program JKN. Saya mendorong pemerintah mengimplementasikan Perpres no. 36 tahun 2023 tersebut, dengan menaikan kuota PBI dari 96,8 juta menjadi 113 juta orang," ujarnya.

Selain itu, alokasi anggaran untuk PBI JKN selama ini sebesar Rp. 48,78 triliun. Namun dalam realisasi nilainya di bawah alokasi anggaran tersebut. Dengan penurunan jumlah kelas menengah maka seharusnya pemerintah meningkatkan kuota PBI menjadi 113 juta, yang alokasi anggarannya menjadi Rp. 56,85 triliun. "Dengan penambahan alokasi menjadi Rp. 56,85 triliun diharapkan perlindungan Jamsos Kesehatan menjamin kelompok kelas menengah yang berkurang tersebut,” ujarnya.