PDIP Boikot Retret Kepala Daerah Usai Hasto Ditahan KPK, Apa Dampaknya?

Potensi Bahaya Kewenangan Absolut RUU KUHAP Mengemuka dalam FGD BEM Nusantara di Boyolali

Pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP dikhawatirkan akan berdampak pada kewenangan yang absolut dan sentralistik. Sehingga tidak terjadi check and balance dalam penegakan hukum

oleh Felek Wahyu Diperbarui 26 Feb 2025, 18:25 WIB

Diterbitkan 26 Feb 2025, 18:15 WIB

BEM Nusantara saat bahas bahaya kewenangan absolut dalam RUU KUHAP dalam FGD di Universitas Boyolali, Jawa Tengah. Foto: Liputan6.com/ Dokumen Universitas Boyolali... Selengkapnya

Liputan6.com, Boyolali - Ratusan Mahasiswa se Jawa Tengah yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara mengungkap bahaya kewenangan absolut di RUU KUHAP, kondisi itu diungkap dalam FGD dengan tema "Tumpang Tindih Kewenangan dan Penegakan Hukum dalam RUU KUHAP" di Aula Utama Universitas Boyolali.

Pakar dan Dosen Hukum Pidana UIN Raden Mas Said M Yufidz Anwar Ibrahim, dalam materinya menyebutkan Asas Dominis Litis dalam hukum bukan merupakan hal baru lagi. Ia merujuk pada kewenangan menentukan perkara efektivitas penegakan hukum. Namun dalam praktiknya sering terjadi perluasan makna yang kerap memunculkan problem, salah satunya adalah RUU KUHAP.

"Pemaknaan terhadap asas ini berpotensi pada hal praksis yang lebih luas seperti diperbolehkan rangkap jabatan layaknya Dwi Fungsi ABRI dahulu, sampai pada penggunaan senjata api oleh kejaksaan yang tidak memiliki urgensi jelas," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP yang dikhawatirkan akan berdampak pada kewenangan yang absolut dan sentralistik. Sehingga tidak terjadi check and balance dalam penegakan hukum.

Conflict of Interest

Anwar juga menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan antara penyidik kepolisian dan kejaksaan.

Di sisi lain, pemateri sekaligus lawyer Teguh Kayen menyampaikan, penegakan hukum pada muara kuncinya berada pada wilayah materi di kepolisian. Menurutnya, hal ini akan memicu conflict of interest dalam penegakan hukum.

"Maka jika fungsi hukum secara materiil terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak sepenuhnya dimiliki oleh Kepolisian, maka berbahaya untuk kepastian penegakan hukum," pungkas Praktisi Hukum sekaligus Lawyers Teguh Kayen, M.H.

Sementara itu Koordinator BEM Nusantara Jawa Tengah, Shofiyul Amin dalam Sambutannya, menekankan pentingnya mahasiswa mengawal rancangan RUU KUHAP. Lebih tegasnya agar tidak terjadi tumpah tindih di dalamnya.

FGD juga dihadiri Kaprodi Hukum Universitas Boyolali yang Mewakili Rektor Universitas Boyolali Ananda Megha Wiedar Saputri, S.H., M.H. Pakar dan Dosen Hukum Pidana UIN Raden Mas Said M. Yufidz Anwar Ibrahim, S.H., M.H. Praktisi Hukum sekaligus Lawyers Teguh Kayen, M.H.

Lanjutkan Membaca ↓