Liputan6.com, Yogyakarta - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan sebagai pemimpin dalam sistem politik tidak hanya sebatas sikap seorang individu harus berintegritas dan harus diimplementasikan ke dalam kebijakan publik. Menjaga pemimpin politik berintegritas dalam kebijakannya, salah satu contohnya adalah dengan pembentukan lembaga pelaporan gratifikasi di tingkat kota di Jawa Tengah.
“Maka setiap pejabat di tingkat daerah yang menerima gratifikasi wajib melakukan laporan, dan karena adanya aturan tersebut muncul kebiasaan untuk tidak menerima atau justru membeli barang gratifikasi yang diberikan,” ujar Ganjar di depan ratusan mahasiswa UMY Rabu 26 Februari 2025.
Advertisement
Ganjar Pranowo menegaskan seseorang yang sudah masuk ke dalam sistem politik wajib memiliki kontrol yang baik dan tegas atas dirinya,sebab kursi kekuasaan adalah kursi yang sangat nyaman. Selain itu menjadi perbincangan menarik lainnya adalah seberapa jauh lembaga legislatif yaitu DPR dapat melakukan pengawasan terhadap jabatan kepemimpinan di tingkat daerah maupun nasional.
Advertisement
Baca Juga
“Namun siapa yang mengawasi DPR dan eksekutif? Di sinilah peran dari masyarakat sipil dan ilmuwan yang harus berbicara. Termasuk mahasiswa, karena saya membayangkan mahasiswa yang dididik tidak hanya untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, namun juga adab dan integritas. Para mahasiswa adalah agen perubahan yang perlu untuk diberi ruang, karena ilmu politik terus berkembang dan memang belum tuntas,” imbuhnya.
Ganjar yang pernah menjadi pemimpin dalam sistem politik secara khusus menyoroti nilai-nilai konseptual yang dimiliki Muhammadiyah, yang memiliki konsistensi dan integritas dalam bersikap termasuk di ranah politik. Ganjar mengaku banyak belajar dari Muhammadiyah dan menyebutkan bahwa PDI-P sudah berencana membangun sekolah khusus dalam memberikan akses kepada anak muda untuk mempelajari praktik politik.
Prodi Ilmu Pemerintahan UMY memberikan pemahaman kepemimpinan politik kepada mahasiswa dengan agenda Leadership Talks ini bertujuan agar memiliki wawasan yang lebih luas akan praktik berpolitik. Para mahasiswa akan mendapatkan langsung dari praktisi yang telah berpengalaman.
Rektor UMY, Achmad Nurmandi, mengatakan UMY sangat terbuka untuk mengadakan dialog akademis dengan berbagai kalangan politik, partai politik dan pemimpin dalam sistem politik ini. Ia berharap adanya ruang diskusi antara mahasiswa dengan kalangan politik, dapat memberikan pengalaman interaksi secara langsung yang akan menjadi bekal bagi calon lulusan.
“Konsep kepemimpinan tidak mungkin dipahami secara menyeluruh hanya melalui buku dan teori, tapi juga perlu adanya role model. Anda sebagai mahasiswa harus banyak berinteraksi dengan para pemimpin politik. Ke depannya, UMY melalui Prodi IP juga akan mengundang berbagai pemimpin politik, sehingga Anda akan mendapatkan iklim pengembangan pengetahuan, khususnya dalam ilmu politik dan pemerintahan,” ujar Nurmandi.