Serikat Pekerja Pertamina Balikpapan Dukung Pemberantasan Korupsi dalam Tubuh Pertamina

Liputan6.com, Balikpapan - Kasus dugaan korupsi pada tata kelola pengadaan minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina oleh Kejaksaan Agung, yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina di sub holding, membuat Serikat Pekerja (SP) Mathilda Balikpapan di bawah naungan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) angkat bicara.

Ketua SP Mathilda Balikpapan, Saptono Nugroho mengungkapkan semua pekerja sempat syok mendapat kabar ada pengungkapan dugaan korupsi di Pertamina. Meski begitu, tidak membuat kinerja para pekerja menurun dalam hal penyediaan BBM.

“Sedikit berpengaruh sempat syok, tapi kami semua tetap fokus pada pekerjaan agar tidak ada penurunan dalam penyediaan BBM, terutama saat Ramadan dan lebaran Idul fitri mendatang,” ungkap Saptono didampingi Sekjen SP Mathilda Balikpapan, Giri.

Namun tetap, pihak SP Mathilda Balikpapan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di tubuh Pertamina. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan.

Saptono menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan, khususnya terkait kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. "Kita harus tetap bijak dan menunggu hasil keputusan dari aparat penegak hukum. Prinsip praduga tak bersalah harus kita junjung tinggi," ujarnya.

Menurutnya, meskipun ada dugaan pelanggaran hukum tidak dapat serta-merta dianggap bersalah sebelum adanya putusan inkrah dari pihak berwenang.

"Kita tetap mendukung proses hukum yang adil dan transparan, dan pada saat yang sama, kami tetap fokus menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam menyediakan produk BBM terjamin kualitas dan kuantitasnya untuk masyarakat," tambahnya.

Selain itu, SP Mathilda juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait mekanisme blending di Pertamina, khususnya mengenai dugaan praktik "pengoplosan" BBM. Dijelaskan bahwa di Kilang PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), proses blending merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menghasilkan BBM berkualitas sesuai standar yang berlaku.

"Di kilang, memang ada proses pencampuran (blending) untuk mendapatkan kualitas produk yang diinginkan, seperti Pertalite atau Pertamax. Namun, tuduhan adanya 'pengoplosan' itu tidak benar. Produk yang dihasilkan telah melalui proses uji laboratorium oleh Lemigas dan diawasi oleh BUMN serta SKK Migas," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait isu ini, mengingat Pertamina adalah perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas ketersediaan energi nasional.

"Penting bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan banyak pihak," katanya.

Meski menghadapi berbagai isu dan tantangan, SP Mathilda menegaskan bahwa Pertamina tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Kami akan terus bekerja secara profesional, memastikan produk BBM yang dihasilkan memenuhi standar, dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional," pungkasnya.

"Di tengah dinamika yang dihadapi Perusahaan, saat ini semua insan pekerja Pertamina di seluruh unit bisnis Kalimantan sedang fokus di dalam penyediaan BBM untuk kebutuhan dibulan Ramadan dan Idul fitri non stop 24 jam tiada henti dan Kami mohon doa dari masyarakat untuk kelancaran operasional unit bisnis Pertamina," tambah Giri Sekjen SP Mathilda Balikpapan.