Penyebab Banjir Bukan Cuma Hujan, Walhi Jabar Soroti Kerusakan Lingkungan di Kawasan Puncak Bogor

Liputan6.com, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar menolak faktor alam alias hujan sebagai penyebab tunggal terjadinya musibah banjir. Direktur Walhi Jabar Wahyudin Iwang kepada tim Regional Liputan6.com, Rabu (5/3/2025) menegaskan, faktor alam bukan satu-satunya penyebab banjir. Iwang mengatakan, deforestasi dan alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Hutan dan lahan resapan air yang seharusnya menjadi benteng alami terhadap banjir telah berubah menjadi vila, hotel, perumahan, dan pengembangan wisata yang berkedok ramah lingkungan," katanya.

Iwang juga menyebutkan, yang ironis alih fungsi lahan tersebut kebanyakan berada di kawasan perkebunan yang pengelolaannya di bawah PTPN VIII.

"Dalam kurun waktu lima tahun ke belakang Walhi telah menduga kurang lebih hampir 45 persen kerusakan di kawasan Puncak Bogor drastis hal ini meningkat, sehingga jika di hitung per hari ini, kerusakan akibat alih fungsi kawasan dapat di perkirakan menjadi 65 persen atau setara dengan setengah lebih luas kawasan Puncak Bogor telah mengalami kerusakan yang serius. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan berkurang drastis," jelasnya.

Alih fungsi lahan itu, kata Iwang, didominasi properti dan fasilitas pariwisata yang tak terkendali. Banyak pengembang yang diduga sengaja telah mengabaikan analisis dampak lingkungan demi mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek. Dokumen Amdal, UKL/UPL, terkesan hanya dijadikan prasyarat bagi para pengembang untuk mendapatkan izin berusaha semata, sehingga kepatuhan serta ketaatan sebagian banyak pengusaha abai dengan kewajiban yang harus ditaati.

Bukan cuma itu, Iwang juga menjelaskan, ada faktor lainnya yang menyebabkan banjir, yaitu maraknya aktivitas pertambangan pasir dan batu ilegal. Aktivitas ekstraktif itu jika dibiarkan terlalu lama tentu berdampak pada struktur tanah yang semakin rusak dan rentan erosi, sehingga bisa mendatangkan bencana turunan seperti longsor, tanah bergerak, hingga banjir bandang.

"Potret lain, Walhi menilai ada dugaan kesengajaan Pemerintah yang secara sengaja mengeluarkan terus izin-izin berusaha di kawasan Puncak, hal tersebut hanya sekadar dilihat dari aspek peningkatan pendapatan daerah, sementara alam digadaikan secara sengaja untuk terus dirusak," katanya.

Perlu diketahui, kata Iwang, Puncak Bogor hingga Gunung Mas merupakan lahan dengan status L4, yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap tanah dan air, serta sebagai zona L1, yaitu sebagai resapan air. Sehingga jika intervensi terus meningkat yang mengarah pada kerusakan, maka jangan heran jika banjir menerjang Jabodetabek, walau hanya hujan beberapa jam saja.

"Itu semata-mata adalah kerusakan ekologis yang terjadi di kawasan Puncak Bogor," katanya.

Walhi Jabar menyoroti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap tata guna lahan dan pembangunan di kawasan Puncak Bogor. 

"Yang kami temukan masih banyak bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sementara upaya konservasi dan upaya pemulihan lingkungan masih sangat minim dilakukan oleh pengembang termasuk pemerintah," katanya.

Banjir bandang di Puncak Bogor yang kemudian airnya melimpas ke kawasan hilir, seperti Depok, Bekasi, dan Jakarta, ini menjadi pengingat keras soal konsekuensi yang bakal diterima jika eksploitasi lingkungan terus dilakukan. Keseimbangan alam yang terganggu, kata Iwang, pada akhirnya akan berbalik merugikan manusia sendiri. Para ahli lingkungan dan aktivis telah lama memperingatkan tentang bahaya dari alih fungsi lahan dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan di kawasan Puncak. Namun, kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali mengalahkan pertimbangan keberlanjutan jangka panjang.

Banjir Jabodetabek ini harus menjadi momentum dan titik balik dalam pengelolaan kawasan Puncak. Restorasi ekosistem, pengetatan izin pembangunan, dan penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan harus menjadi prioritas utama. Tanpa langkah konkret, banjir bandang seperti ini hanya menunggu waktu untuk terulang kembali, mungkin dengan skala yang lebih besar dan dampak yang lebih menghancurkan.

Maka dari itu Walhi Jawa Barat mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bupati Bogor untuk segera:

1. Melakukan evaluasi secara menyeluruh dan transparan atas segala kegiatan yang ada baik dari mulai bisnis properti, pengembangan wisata serta kegiatan tambang di kawasan Puncak dan Bogor Raya yang memperngaruhi terhadap kerusakan ekositem Das Ciliwung.

2. HGU PTPN VIII yang sudah habis masa izinnya di Bogor hingga Gunung Mas, Walhi mendesak agar di kembalikan kepada Negara dan lakukan pemulihan lingkungan secara nyata. Lahan yang sudah habis izinnya tidak dikomersilkan dalam arti kata tidak dijadikan kegiatan untuk pengembangan HGB, IUP, IMB hingga izin pengembangan wisata.

3. Tertibkan segera bangunan-bangunan liar yang marak dibangun di kawasan Puncak, selain tidak berizin, pembangunan tersebut juga menyalahi perutaran penataan ruang wilayah.

4. Setop mengeluarkan izin-izin usaha di kawasan Puncak mengingat kawasan itu memiliki fungsi penting sebagai paku bumi untuk tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi.

5. Tidak secara tegas pelaku-pelaku yang tidak taat dan tidak patuh terhadap ketentuan kebijakan yang ada dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikan sanksi tegas sebagai wujud nyata dari keseriusan pemerintah.