Liputan6.com, Jakarta - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memutuskan membagikan dividen sebesar 20,14 persen dari laba bersih 2015 sebesar Rp 463,68 miliar.
Pembagian dividen 2015 itu sekitar Rp 98,38 miliar. Dividen yang akan dibagikan sekitar Rp 26,226 sehingga dividen bagian negara RI atas kepemilikan 51 persen saham sebesar Rp 47,62 miliar. Mengutip dari keterangan tertulis, Senin (11/4/2016)
Sisa laba bersih sekitar 79,86 persen atau Rp 370,29 miliar sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Hal itu telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat 8 April 2016.
Advertisement
Â
Baca Juga
Dalam RUPST juga menyetujui perubahan pengurus perseroan antara lain:
Jajaran Pengurus ADHI yang lama:
Dewan Komisaris:
M. Fadjroel Rachman (Komisaris Utama), posisi komisaris dijabat oleh Bobby A.A. Nazief, Wicipto Setiadi, Rildo Ananda Anwar. Kemudian posisi komisaris independen dipegang oleh Muchlis Rantoni Luddin dan Hironimus Hilapok.
Direksi:
Kiswodarmawan (Direktur Utama), posisi direktur dijabat oleh Haris Gunawan, BEP. Adji Satmoko, Djoko Prabowo, Budi Saddewa Soediro, dan Pundjung Setya Brata.
Jajaran Pengurus ADHI yang baru:
Dewan Komisaris:
M. Fadjroel Rachman (Komisaris Utama), posisi komisaris dipegang oleh Bobby A.A. Nazief, Wicipto Setiadi, Rildo Ananda Anwar. Kemudian komisaris independen dipegang oleh Muchlis Rantoni Luddin Hironimus Hilapok.
Direksi:
Budi Harto (Direktur Utama), lalu posisi direktur dipegang oleh Haris Gunawan, BEP. Adji Satmoko, Djoko Prabowo, Budi Saddewa Soediro, Pundjung Setya Brata.
Namun dalam RUPST tersebut ada sejumlah agenda RUPST yang belum disetujui antara lain penetapan saham seri A Dwiwarna pemerintah Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar Perseroan.
Hal itu lantaran kuorum kehadiran yang belum mencukupi yakni dari 2/3 dari hak suara yang sah maka rapat belum dapat mengambil keputusan untuk kedua agenda tersebut. Perseroan akan melakukan RUPS kedua dalam waktu dekat sesuai peraturan perundangan berlaku.
Perolehan Kontrak
PT Adhi Karya Tbk mencatatkan kontrak baru mencapai Rp 2,3 triliun hingga akhir Maret 2016. Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru didominasi oleh lini bisnis konstruksi sebesar 85,4 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.
Pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari pekerjaan gedung sebanyak 69,5 persen, jalan dan jembatan sebesar 9,2 persen. Sedangkan dermaga serta infrastruktur lainnya sebesar 21,3 persen.
Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari swasta lainnya sebanyak 44,1 persen, BUMN tercatat 20 persen, dan sementara APBN sebesar 35,9 persen.
Realisasi kontrak baru pada Maret 2016 antara lain paket I pembangunan rumah susun bertingkat tinggi Rp 369,8 miliar di Kemayoran, Jakarta. (Ahm/Ndw)