Liputan6.com, Jakarta - PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR), perusahaan bergerak di usaha pengelolaan dan penyewaan bangunan menara BTS akan menggelar penambahan modal dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
PT Solusi Tunas Pratama Tbk menawarkan saham sebanyak-sebanyaknya 113.757.969 saham dengan nilai nominal Rp 100 dalam rangka rights issue. Jumlah saham yang ditawarkan itu 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Perseroan akan memakai dana rights issue untuk melunasi lebih awal sebagian atau seluruh dari pinjaman. Selain it, perseroan juga untuk menambah modal kerja dan pengembangan usaha termasuk penambahan aset apabila diperlukan untuk perseroan dan entitas anak.
Advertisement
Hingga kini, perseroan memiliki utang berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan antara lain fasilitas pinjaman senilai USD 297 juta pada 27 Februari 2018.
Pinjaman itu merupakan perjanjian sindikasi dalam bentuk USD yang diteken BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore, ING Bank NV Singapore, CIMB Niaga, Standard Chartered Bank Singapore, Sumitomo Mitsui Banking, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD.
Lalu perjanjian fasilitas pinjaman sebesar Rp 3,85 triliun pada 27 Februari 2018 yang merupakan perjanjian sindikasi rupiah sleanjutnya secara bersama-sama dengan perjanjian sindikasi USD disebut perjanjian kredit.
Pinjaman tersebut juga diteken oleh BNP Paribas, Citigroup Global Markets Singapore, CIMB, Mandiri, Bank Permata, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Sumitomo Mitsui Banking, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Bakal Gelar RUPSLB
Perseroan akan melakukan rights issue tersebut setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham. Perseroan akan gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 3 Juni 2021.
Perseroan juga menyatakan pelaksanaan rights issue ini juga akan meningkatkan jumlah saham yang diterbitkan oleh perseroan. Diharapkan akan memberikan dampak pada likuiditas perdagangan saham perseroan.
Bagi pemegang saham yang tidak eksekusi rights issue akan alami penurunan (dilusi) persentase kepemilikan sebanyak-banyaknya 3,93 persen.
Advertisement