Menelusuri Jejak Calon Bos OJK Darwin Cyril di Pasar Modal RI

Liputan6.com, Jakarta - Nama Darwin Cyril Noerhadi terpilih sebagai salah satu kandidat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2022-2027.

Darwin merupakan mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) saat masih bernama Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Dalam perjalanannya, Darwin Cyril Noerhadi menekankan dua prinsip dalam berbagai pengambilan keputusan. Yakni antara ideologi dan pragmatisme yang harus berjalan seimbang. Pemikiran tersebut juga ia amini untuk membawa OJK tumbuh pada masa mendatang.

"Idealisme penting mendasari kita ada di sini dan bergerak ke depan. Pragmatis juga penting untuk melihat pendekatan pasar sehingga bisa berkembang lebih pesat,” kata dia dalam Fit & Proper Test Calon Dewan Komisioner OJK, Rabu (6/4/2022).

Kilas balik, Darwin menjelaskan ia pernah sembilan tahun berkecimpung di sektor publik pada awal karier. Yaitu perancangan dari undang-undang perbankan, dana pensiun, asuransi dan pasar modal. Tiga tahun berikutnya, Darwin membangun sistem clearing back office dari bursa efek. Lalu berlanjut menjadi Direktur Bursa Efek jakarta yang kini dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jadi membangun industri di awal.Tantangan saya saat itu adalah masalahnya bursa akan di otomasi karena diswastanisasi tahun 1992 dan back office belum tertata, takut akan ada banjir sertifikat maupun cek yang membuat kolaps,” kenang Darwin.

Pada situasi tersebut, Darwin berinisiatif untuk menata dan memahami masalahnya. Ia lalu memutuskan untuk membangun sistem agar transaksi di BEI lebih efisien. Meski diakui, upaya ia saat itu tak melulu dapat respons positif dari pasar.

“Beberapa, lebih banyak yang mendukung. Tapi ada beberapa yang belum mendukung karena terpukau pada zona nyaman mereka tidak ingin berubah. Tantangan yang paling besar mengubah mindset untuk industri bergerak lebih maju bersama satu pasukan,” kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tips Darwin saat itu adalah melatih di menggunakan fasilitas BPLK (Badan Pelatihan Lembaga Keuangan) untuk semua pihak.

Baik dari industri, lembaga pendukung maupun profesi pendukung. Dia menuturkan, tanpa kesatuan akan sulit untuk menjalankan sebuah sistem yang baru.

"Itu contoh yang saya lakukan. Alhamdulillah berjalan sampai hari ini. Lembaga yang menjalankan namanya KPEI dan KSEI. Dua lembaga itu awalnya bermula dari namanya PT KDEI, Kliring Deposit Efek Indonesia,”

"Jadi saya alhamdulillah diangkat sebagai Direktur Utama tahun 1993 bulan Januari. Membangun sistem yang praktis belum ada, saya harus belajar dari referensi rujukan negara lain. Tetapi tentu harus dilihat dalam konteks regulasi yang berlaku di Indonesia untuk tidak cacat hukum,” ujar dia.

Sebelumnya,Darwin Cyril Noerhadi menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu, 6 April 2022.

Darwin menawarkan sejumlah solusi bagi industri keuangan tanah air. Solusi tersebut berangkat dari empat visi yang diusung jika nantinya terpilih sebagai Ketua DK OJK periode 2022-2027.

Empat visi tersebut adalah pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi masyarakat dan konsumen, pilar ekonomi nasional yang berdaya saing global, dan memajukan kesejahteraan UMKM.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Darwin memiliki tiga misi. Pertama, terselenggaranya kegiatan industri jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tanggap untuk menumbuhkan pasar keuangan yang stabil dan sustainable.

Ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. "OJK perlu memiliki satu aspirasi membangun OJK yang bermartabat dan dengan pendekatan pasar karena OJK mengatur pasar, jadi pendekatannya adalah secara pasar. Responsif, dan bertanggung jawab,” kata dia dalam Fit & Proper Test Calon Dewan Komisioner OJK, Rabu (6/4/2022).

Darwin Cyril Noerhadi menambahkan, koordinasi OJK dengan lembaga lainnya, seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan akan terus diperkuat demi menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di saat bersamaan, koordinasi antar lembaga pemerintah juga akan diperkuat. Misalnya dengan Bappebti, Polri, Kejaksaan, dan PPATK.