Rights Issue, Bank KB Bukopin Terbitkan 120 Miliar Saham

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) VII dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

PT Bank KB Bukopin Tbk akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 120 miliar saham kelas B dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Bank KB Bukopin menyatakan penambahan modal hasil PUT VII ini akan memperkuat struktur permodalan perseroan dalam rangka memenuhi regulasi pemenuhan modal minimum dan menunjang pengembang usaha seiring strategi perseroan.

“Keseluruhan dana hasil penambahan modal dari PUT VII setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan untuk penguatan struktur permodalan perseroan dan mendukung pengembangan bisnis perseroan,” tulis perseroan.

Adapun jangka waktu perseroan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pelaksanaan penawaran umum terbatas VII ini.

Pada penutupan perdagangan Senin, 24 Oktober 2022, saham BBKP naik 3,62 persen ke posisi Rp 143 per saham. Saham BBKP berada di level tertinggi Rp 146 dan terendah Rp 137 per saham. Total volume perdagangan 131.795.300 saham dengan nilai transaksi Rp 18,6 miliar. Total frekuensi perdagangan 3.702 kali.

Sebelumnya, PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) resmi menjalin perjanjian kerja sama dengan International Finance Corporation (lFC) yang merupakan salah satu entitas yang terafiliasi dengan World Bank. 

Perjanjian kerja sama kedua belah pihak ini berupa pembiayaan melalui obligasi senilai USD 300 Juta atau setara Rp 4,41 Triliun (kurs Rp 14.7131 per dolar AS). 

Pinjaman tersebut merupakan penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di lndonesia yang akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial.

Direktur Utama Bank KB Bukopin, Woo Yeul Lee memaparkan langkah yang akan dilakukan Bank KB Bukopin ke depannya setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC. 

“KB Bukopin memiliki komitmen untuk senantiasa menyalurkan kredit ke 3 sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca COVID-19,” ujar Lee dalam acara Agreement Ceremony, di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Adapun tiga sektor tersebut adalah sebagai berikut: 

1 Sektor Ritel: Pembiayaan Rumah Terjangkau.

2 Sektor UKM: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk usaha yang dimiliki wanita.

3 Sektor Komersial: Kesehatan, Pendidikan (di luar pendidikan K-12), Infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan).

Demi menjaga obligasi sosial ini sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, Lee mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana ini agar diterima pada sektor yang telah ditentukan. 

Selain itu, Lee menyebut pinjaman ini sejalan dengan program yang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan (Sustainable Finance) yang merupakan salah satu topik dari 6 isu prioritas di bidang keuangan yang akan diangkat pada presidensi G20.

"Pinjaman ini dinilai sangat penting untuk membantu pertumbuhan perekonomian Nasional, mengingat efek pandemi Covid yang telah dirasakan memberikan dampak besar dalam upaya Indonesia untuk mengurangi kemiskinan,” jelas Lee. 

Maka dari itu, pinjaman ini akan menyalurkan kredit untuk ditujukan pada debitur yang bergerak pada sektor lingkungan dan sosial yang terkena dampak pandemi COVID-19. 

"Ini diharapkan dapat menggerakan kembali perekonomian Nasional agar pulih lebih cepat,” lanjut Lee. 

Dapat Dukungan dari Pemerintah

Perjanjian kerja sama pinjaman dalam penerbitan obligasi sosial senilai USD 300 juta ini turut mendapat apresiasi dari pihak regulator Indonesia karena membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto menuturkan, apresiasinya atas terjalinnya kerja sama ini yang diterbitkan pihak swasta dan Bank Bukopin sebagai inisiator. 

"Dari kerja sama ini dana yang terkumpul nantinya akan fokus pada sektor ekonomi yang terdampak pandemi. Semua hal tersebut diharap dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi," tutur Airlangga secara virtual. 

Kemudian Deputi Bidang Koordinasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto mengungkapkan kerja sama ini merupakan langkah baik dan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi COVID-19. 

"Momentum ini perlu kita jaga, recovery di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik, bagaimana kita bisa menjaga momentum pertumbuhan disaat yg sama bisa mengatasi Covid. Diharapkan penyaluran kredit ini dapat mendorong industri UMKM, sehingga momentum tetap terjaga dan berkelanjutan," ujar Septian. 

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu, Denny Ridwan turut menuturkan dukungannya terkait penerbitan obligasi sosial antara Bank KB Bukopin dan IFC. 

“Kerjasama Bukopin dan IFC akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target SGD Indonesia. Ini merupakan sebuah terobosan serta memberikan dorongan. Kami mengapresiasi skema ini, penanganan dampak sosial ekonomi terdampak Covid,” tutur Denny.