Adhi Karya Raup Dana Segar Rp 2,6 Triliun Lewat Rights Issue

Liputan6.com, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berhasil menyerap dana Rp 2,6 triliun lewat penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Enthus Asnawi mengatakan, dana yang didapatkan dari PMN dan rights issue ini akan digunakan untuk pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Penerimaan dana PMN dan rights issue ini mampu memperbaiki rasio keuangan Adhi Karya. ini ditandai dengan menguatnya ekuitas yang dimiliki Perseroan. Selain itu, dana yang dihasilkan dari PMN dan rights issue ini juga akan kami gunakan untuk mendanai percepatan pekerjaan PSN," ujar dia dalam keterangan resmi, Jumat (11/11/2022).

Adapun proyek yang masuk dalam pendanaan rights issue antara lain; Tol Solo—Yogyakarta—YIA Kulonprogo, Tol Yogyakarta—Bawen, dan SPAM Karian—Serpong Timur.

Dengan pendanaan ini, terjadi pula penambahan ekuitas Adhi Karya senilai Rp 8,8 triliun yang juga akan memperbaiki struktur permodalan Adhi Karya serta rasio DER Perseroan. Terlebih, hal ini mampu menguatkan kinerja dengan potensi proyek- proyek baru yang dimiliki.

PT Adhi Karya Tbk menggelar penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Adhi Karyamenargetkan perolehan dana Rp 3,87 triliun yang berasal dari penyertaan modal negara (PMN) Rp 1,97 triliun dan publik Rp 1,89 triliun. Dalam rights issue ini, perseroan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 7.004.510.932 saham baru seri B.

Pemegang 10 juta saham lama perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan atau recording date pada 26 Oktober 2022 berhak atas 19.783.232 saham HMETD dengan harga pelaksanaan Rp 550 per saham.

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mendapatkan dua kontak baru berupa pengembangan rumah sakit.

Teranyar, perseroan mendapatkan kontrak baru pekerjaan gedung untuk Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) di Makassar.

“Nilai kontrak untuk RSWS sebesar Rp 429,8 miliar yang sepenuhnya dikerjakan oleh ADHI,” ungkap Sekertaris perusahaan Adhi Karya Tbk, Farid Budiyanto dalam keterangan resmi, Kami (10/11/2022).

Sebelumnya, perseroan telah mendapatkan kontrak baru pada pekerjaan Gedung untuk Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin atau RSHS Bandung senilai Rp 336,2 miliar.

Proyek ini dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO) antara PT PP Tbk (PTPP) dan ADHI dengan porsi 55 persen dan 45 persen.

Kedua proyek tersebut diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan, dan akan didanai dengan anggaran yang bersumber dari Islamic Development Bank (IDB) untuk tahun 2022-2024 (multiyears).

Pada kedua proyek, ADHI akan membangun sebuah gedung baru untuk fasilitas penunjang. Yakni berupa Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Bangunan di kedua Rumah Sakit yang terdiri dari 8 lantai dan satu basement dalam jangka waktu 20 hingga 24 bulan.

“Kedua proyek ini merupakan capaian ADHI untuk mendukung peningkatan fasilitas kesehatan di daerah-daerah,” kata Direktur Operasi 2 Adhi Karya Tbk, Pundjung Setya Brata.

Perolehan kontrak baru dari kedua proyek ini tentunya akan menambah capaian kontrak baru ADHI secara keseluruhan pada 2022.

Sebelumnya, hingga September 2022 ini kontrak baru ADHI telah mencapai Rp 18,1 triliun. Di antaranya berasal dari tiga proyek Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara sebesar Rp 1,1 triliun.

Sisanya berasal dari tol Yogyakarta-Bawen, MRT Jakarta Fase 2A CP202, Bendungan Jenelata-Gowa dan Tol Semarang-Demak.

Kontrak IKN

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengantongi nilai kontrak Rp 1,4 triliun dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kontrak tersebut didominasi oleh proyek pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A Segmen Karang Joang-Karingau senilai Rp 1,1 triliun.

Mulanya, Adhi Karya mendapat mandat pembangunan hunian pekerja konstruksi, dalam bentuk 22 tower rumah susun (rusun) untuk 17.000 pekerja.

Proyek lainnya, pembangunan pelindung tumbukan kapal (fender) dan bangunan pelengkap Jembatan Pulau Balang.

Sebelumnya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah menerima setoran modal pemerintah sebagai bagian dari proses rights issue secara penuh Rp 1,97 triliun pada 28 Oktober 2022, yang juga hari pertama perdagangan dalam rights issue.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (31/10/2022), manajemen Adhi Karya menyatakan, setoran modal ini menunjukan dukungan dan kepercayaan Pemerintah dalam rangka pengembangan bisnis Adhi Karya khususnya untuk Pembangunan Proyek-Proyek Strategis Nasional antara lain Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, Proyek Tol Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Karian-Serpong (Timur).

Adapun proses perdagangan rights issue Adhi Karya berlangsung mulai 28 Oktober hingga 8 November 2022. Selain Pemerintah, diharapkan pemegang saham publik ADHI yang memiliki Hak untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dapat melakukan penebusan haknya dengan rasio saham 10.000.000 : 19.780.000.

“Apabila porsi publik terserap sepenuhnya, Adhi Karya dapat memperoleh total dana dari rights issue sebesar Rp3,8 triliun,” tulis perseroan.

Penggunaan rights issue selain untuk pengembangan ketiga Proyek Strategis Nasional di atas, juga dipergunakan untuk proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami, dan pengembangan bisnis berbasis lingkungan berupa Fasilitas Pengolahan Limbah Terpadu (FPLT) di Kawasan Industri Medan.

Aksi korporasi rights issue ini seluruhnya digunakan untuk pengembangan bisnis sekaligus memperkuat struktur permodalan Adhi Karya. Sehingga setelah rights issue ditargetkan akan terjadi peningkatan perolehan kontrak baru, memperbesar potensi recurring income dan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Berdasarkan prospektus, berikut jadwal rights issue Adhi Karya:

• Perdagangan HMETD : 28 Oktober 2022-8 November 2022

• Pelaksanaan HMETD : 28 Oktober 2022-8 November 2022

• Akhir Pembayaran Pesanan Efek Tambahan : 10 November 2022

• Periode Penyerahan Efek : 01 November 2022 s.d 10 November 2022

• Penjatahan : 11 November 2022

• Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan : 15 November 2022