Profil Sarana Menara Nusantara, Perusahaan Menara Milik Grup Djarum dengan Kapitalisasi Pasar Rp 50,25 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengoperasian lokasi-lokasi menara telekomunikasi untuk disewakan kepada perusahaan komunikasi nirkabel.

Sebagaimana diketahui, Sarana Menara Nusantara tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Maret 2010. Berdasarkan kapitalisasi pasar BEI, per 8 Maret 2023, kapitalisasi pasar saham TOWR mencapai Rp 50,25 triliun.

Menarik untuk diketahui, berikut Liputan6.com ulas mengenai profil Sarana Menara Nusantara.

PT Sarana Menara Nusantara Tbk didirikan pada 2008 di Kudus, Jawa Tengah. Fokus utama bisnis Sarana Menara Nusantara adalah berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengoperasian lokasi-lokasi menara telekomunikasi untuk disewakan kepada perusahaan komunikasi nirkabel.

Sejak 2008, investasi utama Sarana Menara Nusantara adalah kepemilikan 99,99 persen saham di PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Lantaran, kegiatan usaha perseroan dijalankan sebagian besar oleh Protelindo, penjelasan bisnis perseroan akan difokuskan pada aset-aset dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Protelindo.

Didirikan pada 2003, Protelindo merupakan pemilik dan operator menara independen terdepan untuk perusahaan perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia. 

Hingga September 2022, Protelindo telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 29,708 lokasi menara telekomunikasi dengan lebih dari 55,029 penyewa di Indonesia, terutama di area Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. 

PT Sarana Menara Nusantara Tbk, induk perusahaan Protelindo, juga menjadi salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori saham dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham yang signifikan dengan masuk dalam indeks-indeks penting seperti IDX 30, IDX ESG LEADERS, FTSE Asia Pacific dan Indeks Standar Global MSCI. 

Untuk kriteria Environment Social and Environment, MSCI (Morgan Stanley Capital Index) telah memberikan ESG Rating level BBB untuk Sarana Menara Nusantara. (Status kuartal III 2022 Investor Relation)

Sebagai informasi, pengendali saham TOWR adalah PT Sapta Adhikari Investama, perusahaan milik keluarga Hartono, pemilik Grup Djarum. Sapta Adhikari Investama menggenggam 54,4241 persen saham TOWR.

Sebelumnya, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) melalui anak usahanya, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PRTL) atau dikenal sebagai Protelindo, melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun  2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2,9 triliun.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Minggu (5/3/2023), obligasi ini terdiri dari dua seri, yaitu obligasi seri A dan seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah pokok obligasi. 

Untuk rinciannya, jumlah obligasi seri a yang ditawarkan adalah sebesar Rp 2,76 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35 persen per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sedangkan, jumlah obligasi seri B yang ditawarkan anak usaha Sarana Menara Nusantara ini adalah sebesar Rp 145,35 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60 persen per tahun. Jangka waktu obligasi seri B adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 21 Juni 2023 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 31 Maret 2024 untuk seri A dan 21 Maret 2026 untuk seri B.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap II Tahun 2023 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi dan pembayaran sebagian dari utang bank perseroan.

Apabila dana hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap ini tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal perseroan atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Jika terdapat sisa dana, maka akan digunakan untuk modal kerja perseroan, antara lain pembayaran hutang usaha, beban operasional, beban penjualan dan pemasaran, atau beban umum dan administrasi.

Protelindo menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Selain itu, PT Bank Permata Tbk (BNLI) ditunjuk wali amanat.

Sebelumnya, anak usaha emiten menara PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Iforte Solusi Infotek (Iforte) dan PT Abadi Tambah Mulia Internasional (ATMI) menandatangani perjanjian pengambilan saham baru pada 21 Desember 2022.

Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Adam Gifari mengatakan, iForte melakukan pengambilalihan 23,72 persen saham baru dari total saham yang telah dikeluarkan. Nilai transaksi yakni sebesar Rp 249 miliar.

ATMI adalah penyedia jaringan ATM independen di Indonesia yang memiliki lebih dari 5.000 mesin ATM yang tersebar di Sumatra, Jawa dan Sulawesi.

Operasional ATMI didukung oleh Seven Bank Ltd dan Sociofuture Ltd yang sudah sangat berpengalaman dalam mengelola bisnis jaringan ATM independen di Jepang, Amerika Serikat, dan Filipina, serta PT Alto Network yang menyediakan jaringan switching ke seluruh bank di Indonesia.

“Sehubungan dengan transaksi, pada saat yang sama, iForte bersama dengan pemegang saham ATMI lainnya yakni Seven Bank Ltd, Sociofuture Ltd dan PT Alto Network telah menandatangani perjanjian usaha patungan terkait dengan pengelolaan ATMI,” imbuh Adam dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (23/12/2022).

Adam menambahkan, informasi atau fakta material yang diungkapkan ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan