Ada 983 Emiten di Pasar Modal, OJK: Komite Audit Punya Peran Penting

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada peningkatan jumlah perusahaan di bursa saham. Hingga Oktober 2023 jumlahnya mencapai 983 perusahaan.

oleh Arthur Gideon diperbarui 19 Okt 2023, 18:00 WIB
Diterbitkan 19 Okt 2023, 18:00 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi  dalam Konferensi Nasional Ikatan Komite Audit Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (19/10/2023). (Arief/Liputan6.com)
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam Konferensi Nasional Ikatan Komite Audit Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (19/10/2023). (Arief/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada peningkatan jumlah perusahaan di bursa saham. Hingga Oktober 2023 jumlahnya mencapai 983 perusahaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Per 16 Oktober 2023, jumlah emiten dan perusahaan publik sudah mencaai 983 perusahaan. Meningkat sangat pesat dibandingkan dengan tahun 2022 yang masih mencapai 918 perusahaan, di 2021 dan tentunya masih dibawah capaian 2022 hanya 855 perusahaan. Jadi perkembangannya ini sangata pesat sekali," ungkapnya dalam Konferensi Nasional Ikatan Komite Audit Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Inarno mengaku senang karena peningkatan jumlah emiten itu dibarengi dengan pengawasan dari setiap komite audit di masing-masing perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari komite audit, diharapkan mampu menopang kinerja perusahaan.

"Namun demikian, dalam perkembangannya kedepan masih diperlukan evaluasi dari sisi kompetensi dna substansi pelaksanaan tugas dari komite audit. Evaluasi terhadap hal tersebut menajdi penting dna merupakan kewajiban dari masing-masing emiten dna perusahaan publik," bebernya.

Sebagai perannya terhadap pengawasan kinerja perusahaan, Inarno menitikberatkan pada pemilihan dari komite audit tadi. Menurutnya, anggota komite audit yang bisa menjamin kinerja perusahaan.

"Pemilihan anggota komite audit jadi kunci yang sangat penting. Dengan pertimbangan bahwa anggota komite audit nantinya harus mampu memberikan kontribusi pada pengembangan dan pengawasan tata kelola emiten dan perusahaan publik," urainya.

"Eksistensi komite audit yang kredibel di pasar modal menjadi suatu yang penting karena komite audit punya peran sugnifikan dan merupakan salah satu fondasi utama dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di emiten dan perushaan publik," sambung Inarno.

 


Pastikan Laporan Akurat

Bursa Karbon
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi dalam acara ASEAN Capital Market Forum 2023, Selasa (17/10/2023).

Lebih lanjut, Inarno mengatakan, komite audit perusahaan harus bisa memastikan laporan keuangan dan informasi keuangan bisa akurat. Tak cuma itu, komite audit juga perlu memastikan laporan tersebut transparan.

"Komite audit harus memastikan laporan tersebut tidak hanya akurat tetapi juga transparan serta diaudit oleh akuntan yang direkomendasikan oleh komite audit," kata dia.

"Hal ini menjadi snagat peting untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa informasi didlaam laporan keuangan yang mereka terima adalah informasi yang dapat dipercaya," tambah Inarno Djajadi.

 


Pasar Modal Berkelanjutan

ACMF OJK 2023
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung komitmen yang dibuat ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dalam merealisasikan roadmap pasar modal berkelanjutan di ASEAN untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan di seluruh kawasan.

Roadmap pasar modal berkelanjutan ACMF ini telah memperkuat komitmen kawasan terhadap agenda iklim global sekaligus mengatasi tantangan dan peluang yang spesifik terhadap pembangunan berkelanjutan dan pasar keuangan di Asia Tenggara.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mendukung pembiayaan transisi dan komitmen yang kuat guna mendorong keuangan berkelanjutan untuk memfasilitasi transisi menuju perekonomian rendah karbon.

"Untuk mencapai transisi yang berkelanjutan, inklusif, dan adil memerlukan partisipasi pemangku kepentingan dan kerja sama internasional. Untuk memastikan hal ini, dan seperti telah saya sebutkan sebelumnya, kita perlu menyadari peran penting yang dimainkan oleh industri, misalnya, memberikan nilai tambah pada perekonomian," kata Mahendra, ditulis Rabu (18/10/2023).

Rangkaian kegiatan ACMF 2023 berlangsung sejak 16-18 Oktober 2023 yang meliputi ACMF Chairs Meeting, ACMF International Conference, dan ACMF-ISSB Technical Training yang dihadiri oleh delegasi anggota ACMF, Asian Development Bank (ADB), serta pelaku dan pemangku kepentingan sektor pasar modal di ASEAN.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa salah satu semangat utama kepemimpinan Indonesia di ASEAN adalah mendorong ASEAN menjadi pusat pertumbuhan, Epicentrum of Growth.

 


Inisiatif

 

"Hal ini menggarisbawahi pentingnya posisi global ASEAN. Dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh perubahan iklim dan sejalan dengan tujuan yang digariskan dalam the Paris Agreement, sangatlah penting bagi kita, sebagai kekuatan kolektif, untuk memainkan peran penting dalam agenda transisi global menuju perekonomian rendah karbon dan masa depan yang berkelanjutan," kata Inarno.

Inarno menyampaikan, beberapa inisiatif utama yang telah dicapai selama keketuaan OJK dalam ACMF 2023 (ACMF Significant Milestones), yang terdiri dari:

1. Penerbitan ASEAN Transition Finance Guidance yang merupakan pedoman umum bagaimana suatu rencana transisi ke ekonomi rendah karbon bisa dikatakan kredibel, transparan, dan inklusif.

2. Penyelesaian proses revisi ASEAN Corporate Governance Scorecard, yang merujuk pada revisi OECD Principles on Corporate Governance dimana sustainability menjadi pilar utama yang baru.

Scorecard ini akan digunakan dalam penilaian untuk menentukan Top Publicly Listed Companies (PLCs) di ASEAN yang akan dimulai dengan penilaian di tahun 2024 untuk tahun laporan 2023.

3. ACMF-IFRS Foundation Dialogue on IFRS Sustainability Disclosure Standards. ACMF terus mendorong peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan (sustainability disclosure) dengan menjalin kolaborasi dengan ISSB sebagai pembuat standar global untuk sustainability disclosure. Kolaborasi ini telah dituangkan dalam protokol dialog yang ditandatangani di pertemuan kemarin.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya