BEI Targetkan 1,7 Juta Unit Karbon Terjual hingga Akhir 2023

Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI)  menargetkan 1,7 juta ton unit karbon yang diperdagangkan di bursa karbon Indonesia (IDX Carbon) hingga akhir 2023. Sejak diluncurkan September 2023, volume perdagangan di bursa karbon sebanyak 464,8 ribu ton karbon dengan nilai transaksi Rp 29,5 miliar.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman mengatakan, hingga saat ini telah terdapat dua penjual karbon, yakni Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) dan anak perusahaan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 3 Muara Karang. Sedangkan, total pengguna jasa tersebut sebanyak 23 perusahaan.

"Kami berharap paling tidak 1,7 juta ton unit karbon bisa terjual paling tidak di tahun ini, ataupun sebagian di tahun depan," kata Iman Rachman dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI, Kamis (25/10/2023).

Dia bilang, BEI masih menunggu sejumlah perusahaan yang bakal melantai di bursa karbon. Perlu diingat, proses pencatatan di bursa karbon beda halnya dengan di bursa efek.

Adapun untuk masuk bursa karbon, perusahaan perlu melakukan registrasi pada Sistem Registri Nasional (SRN). Hal tersebut dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK). 

Mengacu pada jumlah transaksi terbaru di bursa karbon sebesar Rp 29,5 miliar. BEI bersama OJK dan KLHK sedang mengkaji potensi untuk melibatkan anggota bursa (AB) sebagai perantara di perdagangan bursa karbon sebagai salah satu cara untuk meramaikan transaksinya.

Sebelumnya diberitakan, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan bursa karbon (IDXCarbon) pada Selasa, 26 September 2023. Hingga saat ini, BEI mencatatkan jumlah volume transaksi  di bursa karbon sekitar 460 ribu tCO2 ekuivalen.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama BEI Iman Rachman menuturkan, pihaknya mencatat perdagangan karbon yang sudah terjual hampir 460 ribu tCO2 ekuivalen.

"Karbon ini memang tidak seperti saham buy and sell, dibeli untuk di retire buy and hold kalau bicara sepi karena beli hold bukan ditradingkan lagi," ujar dia di acara Kompas100 CEO Forum dalam sesi CEO Insight, Senin (23/10/2023). 

Untuk saat ini, BEI fokus menyelenggarakan perdagangan bursa karbon dalam skala nasional, bukan internasional. Ini mengingat usia BEI menjadi penyelenggara bursa karbon masih seumur jagung.

"Bagi Bursa Efek Indonesia bursa karbon merupakan journey dari emiten bahwa jumlah emiten di pasar modal 897 per hari ini hampir 900 di mana untuk bicara ESG perlu sistem sinergi kita bicara ekosistem tidak mungkin ESG ini hanya satu pihak," kata dia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bicara soal peluang perdagangan internasional di bursa karbon Indonesia. Ini mengingat, potensi bursa karbon di Tanah Air begitu besar. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menuturkan, untuk saat ini pihaknya lebih mendorong perdagangan di kancah domestik. Namun, ke depannya tidak menutup kemungkinan soal mengimplementasikan perdagangan internasional di bursa karbon. 

"Untuk saat ini kita lebih mendorong memprioritaskan untuk domestik tapi tidak tertutup kemungkinan kita membuka untuk perdagangan internasional, tentunya ini merupakan suatu opportunity di mana Indonesia memiliki supply yang sangat besar," kata Inarno dalam konferensi pers ASEAN Capital Market Forum 2023, Selasa, 17 Oktober 2023.

Namun perlu diingat, negara tetangga pun memiliki supply dan potensi yang sangat besar. Misalnya, Brunei Darussalam, Kamboja hingga Vietnam.

Dengan demikian, Inarno berharap negara-negara tersebut berminat untuk tercatat di bursa karbon Indonesia. Artinya, negara-negara tersebut berpeluang masuk ke perdagangan bursa karbon di Tanah Air.

Di sisi lain, Inarno juga menjelaskan terkait  beberapa capaian penting OJK sebagai bukti  dukungan terhadap agenda transisi menuju keberlajutan. Salah satunya, peluncuran bursa karbon di Indonesia pada  26 September 2023.

Peran Bursa KarbonMenurut ia, bursa karbon memainkan peranan penting dalam mempercepat proses dekarbonisasi. Potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar dalam menghasilkan carbon credit adalah salah satu pendorong  pengembangan pasar karbon Indonesia sehingga bisa mempercepat pencapaian komitmen pengurangan emisi sebagaimana NDC Indonesia.

Dalam hal ini, OJK mengatur dari sisi secondary marketnya, mulai dari memastikan agar pihak yang terlibat dalam perdagangan karbon di bursa karbon adalah pihak-pihak yang eligible karena telah memenuhi persyaratan perizinan yang diatur serta memastikan bahwa karbon yang diperdagangkan di bursa karbon terjaga kualitasnya dengan mewajibkan teregistrasi di SRN-GRK.

Selain itu, OJK juga memastikan agar teknis dan proses perdagangannya  memenuhi prinsip-prinsip market conduct, menerapkan standar tata kelola, manajemen risiko, infrastruktur dan standar operasional serta pengendalian internal yang dapat menjaga aktivitas perdagangan berjalan teratur, wajar dan efisien.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan agar tidak membandingkan bursa karbon dengan bursa saham. Sebab, keduanya memiliki karakter yang berbeda. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menilai perkembangan bursa karbon di Indonesia cukup baik dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. 

"Tidak membandingkan dengan pasar equity ya, karena memang lain karakternya itu berbeda dan tentunya ini bukan perdagangan yang spekulasi yang jual beli dalam satu hari keluar begitu,” ujar dia dalam RDK OJK, Senin (9/10/2023). 

Menurut ia, Malaysia butuh waktu lebih dari satu tahun untuk membuat perdagangan bursa karbon di negaranya aktif.

Sedangkan, di Indonesia sendiri sejak meluncur hingga akhir September telah mencatatkan transaksi sebanyak Rp 29,21 miliar. 

"Sejak launching 26 -29 September telah terjadi transaksi Rp 29,21 miliar dan unit karbon yang diperdagangkan pelakunya itu adalah 16, 1 pelaku penjual PGEO dan 15 perusahaan pembeli,” kata dia.

Dia bilang, dalam waktu dekat ada lagi satu perusahaan yang listing di IDXCarbon. Selain itu, OJK juga terus melakukan kajian terhadap perkembangan bursa karbon di Indonesia serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, misalnya Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Marves. 

“Kami tentunya berharap ke depan supply banyak dan demand pun juga semakin banyak,” imbuhnya.