BEI Bakal Survei Lahan ke IKN, Mau Ikut Pindah?

Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) angkat bicara terkait potensi pembangunan kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terbaru, BEI akan melakukan survei lahan terlebih dahulu ke IKN. 

Direktur Utama BEI Iman Rachman menuturkan, pihaknya akan melakukan survei ke IKN. "Kami akan melakukan survei ke IKN," kata Iman kepada awak media di Jakarta, Senin (13/11/2023). 

Sayangnya, Iman tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pembangunan kantor BEI yang sejalan dengan berpindahnya ibu kota negara ke daerah Kalimantan tersebut. 

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2023.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan, OJK akan hijrah ke IKN Nusantara pada 2024. Dia menuturkan, alasan kepindahan OJK ke IKN Nusantara merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Dalam balesi tersebut diterangkan bahwa OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jadi ini harus dilakukan. Artinya, kalau tidak dilakukan ada undang-undang yang dilanggar,” kata Mahendra dalam CEO Networking 2022, Kamis (24/11/2022).

Bersamaan dengan itu, Mahendra mengajak sejumlah stakeholder pasar modal, termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk ikut pindah ke IKN Nusantara.

Bukan tanpa sebab, Mahendra mengatakan di IKN Nusantara akan disediakan kawasan khusus untuk sektor keuangan yang luasnya tak main-main.

"Kalau nanti Bursa KSEI, KPEI dan para anggota semua mau kesana, saya bisa ikut antarkan. Di sana akan disediakan dedicated financial center, luasnya 2,5 kali BSD,” kata Mahendra.

"Saya sampai tiga kali nanya. Enggak salah, nih? Enggak salah, nih? Enggak salah, nih? sampai sekarang saya juga masih nanya, Enggak salah, nih?” imbuh Mahendra memancing tawa hadirin.

Dia berpesan agar pelaku sektor jasa keuangan mulai memiliki kesadaran dan komitmen untuk memprioritaskan kepentingan nasional.

Ketimbang melulu bicara soal stagflasi hingga kenaikan suku bunga bank sentral, Mahendra lebih menyoroti apa yang akan dilakukan pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan untuk membangun komitmen bersama secara nasional, sesuai dengan tugas dan porsi masing-masing.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lahan seluas 1,5 hektare (ha) sebagai lokasi kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan. Permintaan lahan ini sudah diajukan kepada Badan Otorita IKN dan Kementerian PUPR.

Ini diungkapkan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara pada acara Focus Group Discussin (FGD) dengan media di Balikpapan, Jumat (3/3/2023). “Kantor (OJK) di IKN baru proses mengajukan minta lokasi. Dimintakan 1,5 hektare tapi di luar pemukiman,” jelas dia.

OJK juga menyiapkan anggaran khusus pembangunan kantor di IKN Nusantara. DPR telah menyetujui anggaran pembangunan gedung OJK sebesar Rp 47 miliar khusus pada tahun ini.

Lembaga ini akan kembali mengajukan anggaran pembangunan gedung di IKN pada 2024. Di mana, pembangunan gedung OJK mengacu pada ketetapan Undang-Undang  yang mengatakan lembaga ini harus pindah ke IKN bersama lembaga lain seperti Bank Indonesia maupun kementerian lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga memastika bank sentral tengah menyiapkan langkah perpindahan ke Ibu Kota Negara di pada 2023.

"Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023," kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (21/11/2022). 

BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

"Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siapkan anggaran untuk boyong self-regulatory organization (SRO) pasar modal ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi. Meski belum mengantongi detail rencana, dia memastikan perpindahan SRO pasar modal ke IKN akan tetap dilaksanakan.

"Kita sudah anggarkan dari OJK untuk persiapan ke IKN. Kita siap dukung arahan pemerintah. Tapi seberapa besarnya, kita masih kaji lebih lanjut. Tapi kita sudah siapkan," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar pernah mengemukakan rencana OJK untuk hijrah ke IKN. Dia menuturkan, kepindahan OJK ke IKN Nusantara merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

Dalam beleid tersebut diterangkan OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jadi ini harus dilakukan. Artinya, kalau tidak dilakukan ada undang-undang yang dilanggar,” kata Mahendra.

Bersamaan dengan itu, Mahendra mengajak sejumlah stakeholder pasar modal, termasuk Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk ikut pindah ke IKN Nusantara.

Bukan tanpa sebab, Mahendra mengatakan di IKN Nusantara nantinya akan disediakan kawasan khusus untuk sektor keuangan yang luasnya tak main-main.

"Kalau nanti Bursa, KSEI, KPEI dan para anggota semua mau kesana, saya bisa ikut antarkan. Di sana akan disediakan dedicated financial center, luasnya 2,5 kali BSD,” kata Mahendra.