Ada Pembangunan IKN, Deretan Sektor Ini Bisa Jadi Peluang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Equity Research Analyst Mandiri Sekuritas, Farah Rahmi Oktaviani menilai ada beberapa peluang kerja sama yang bisa direalisasikan pemerintah dengan sektor swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 

Sektor pertama dari sisi fasilitas hunian, ini karena dalam sebuah kota baru sangat diperlukan tempat tinggal dan fasilitas lain, seperti mal. Tak hanya itu, sektor lain yang juga bisa jadi potensi adalah sektor kesehatan seperti rumah sakit.

“Sektor-sektor tersebut menjadi potensi untuk perusahaan properti terutama untuk berinvestasi dan kita juga sudah melihat ada beberapa perusahaan properti yang memang sudah masuk ke IKN,” kata Farah dalam acara Money Buzz, Selasa (14/11/2023).

Kemudian menurut Farah sektor jalan tol juga menjadi potensi kerja sama sektor swasta dan pemerintah karena di IKN akan dibangun beberapa jalan tol. Ini bisa menjadi peluang investasi bagi pemain lokal dan luar negeri dalam pembangunan tol di IKN.

“Sektor selanjutnya adalah pendidikan, salah satu pemain dari swasta yaitu Jakarta International School juga sudah ada intensi untuk membangun di IKN dan untuk rumah sakit juga sudah ada Hermina yang sudah berencana di IKN,” jelas Farah.

Adapun, untuk mendorong sektor swasta masuk untuk berinvestasi di IKN, Farah menyebutkan untuk perusahaan ada beberapa insentif di antaranya adalah pemberian hak guna usaha selama periode 95 tahun atau hak guna bangunan selama 80 tahun. 

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat prospektif.

Kebutuhan rumah di IKN sesuai dengan Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diperkirakan sebanyak 16.000 rumah.

"Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan akan pindah kesana diikuti dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas Hankam serta masyarakat umum," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, Selasa (14/11/2023).

Iwan menerangkan, pada pembangunan perumahan di IKN untuk tahap I akan dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN dan 3.000 unit melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Insentif

Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan berusaha berupa insentif fiskal dan non fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023. Meliputi, insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana.

"Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni smart and green," terangnya.

Sementara Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, menyatakan bahwa pemerintah tetap optimistis sektor perumahan dan properti akan tetap tumbuh kuat, dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di IKN.

"Guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja baik asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia," imbuhnya.

Adapun dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pada 2024 mendatang sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah.

Hal tersebut diperlukan guna menjawab tantangan penyelenggaraan perumahan mengingat angka backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas 2021 yang mencapai 12,71 juta unit, serta adanya pertumbuhan Kepala Keluarga baru mencapai 700.000-800.000 per tahun.

Di sisi lain, fokus program pembangunan perumahan nasional adalah dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Salah satunya melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.

Kementerian PUPR, tambah Fitrah, saat ini terlibat dalam rencana pemindahan ibukota negara ke IKN melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar.

Pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hingga 16 ribu pekerja konstruksi di IKN serta tengah membangun 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di zona KIPP IKN.

"Kami berharap pelaku usaha properti ikut berkontribusi secara aktif bukan hanya dalam membangun rumah, tetapi juga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya. Sehingga akan lebih terwujud sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif dan ini merupakan kesempatan emas dalam pembangunan properti di IKN dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," tuturnya.