Transaksi Bursa Karbon Tembus Rp 36,77 Miliar hingga Mei 2024

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah transaksi di bursa karbon terus meningkat. Hingga 31 Mei 2024, tercatat ada transaksi sebesar Rp 36,77 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, angka ini merupakan data yang dihimpu sejak bursa karbon diluncurkan pada 26 September 2023.

"Pada Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Mei 2024, tercatat 62 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 608.427 tCO2e," kata Inarno dalam Konferensi Pers, Senin (10/6/2024).

Dia mengatakan, akumulasi transaksi senilai Rp 36,77 miliar itu paling banyak dicatatkan di Pasar Lelang dengan 50,26 persen. Angka ini tercatat meningkat Rp 1,46 miliar dari capaian April 2024.

"Akumulasi nilai sebesar Rp36,77 miliar, dengan rincian nilai transaksi 26,86 persen di Pasar Reguler, 22,88 persen di Pasar Negosiasi dan 50,26 persen di Pasar Lelang," tuturnya.

Inarno menyampaikan, potensi bursa karbon di Indonesia masih cukup besar. Pasalnya, masih ada 3.765 pendaftar yang sudah tercatat dalam sistem. Di samping itu, besarnya potensi perdagangan karbon di Indonesia.

"Ke depan, potensi Bursa Karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.765 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan," urai Inarno.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat potensi bursa karbon, tetapi perlu kerja sama antara regulator dan pelaku industri untuk mendongkrak transaksi bursa karbon.

Hingga 5 Juni 2024, total perdagangan di bursa karbon baru mencapai 600 ribu ton setara CO2 dengan nilai transaksi Rp 36,78 miliar.

"Ini kami yakin potensinya tinggi, tetapi kerja sama di antara OJK dan kementerian serta industri terkait sangat penting untuk pertumbuhan bursa karbon,” ujar Antonius seperti dikutip dari Antara, ditulis Minggu (9/6/2024).

Adapun bursa karbon Indonesia berdiri sejak 26 September 2023. Usai 9 bulan berdiri, Antonius menuturkan, pertumbuhan bursa karbon masih relatif stabil dan belum menyentuh level yang menggembirakan. Antonius menegaskan, OJK tidak bisa berdiri sendiri untuk menumbuhkan bursa karbon.

Akan tetapi, perlu dukungan lintas kementerian dan industri untuk mendorong transaksi perdagangan karbon dengan meningkatkan suplai dan permintaan.

"Karena kita butuh dukungan untuk supply and demand. Itu di luar kontrol kami, lebih ke kementerian terkait," tutur dia.

Dari sisi pasokan atau suplai, bursa karbon Indonesia dapat ditopang dari sektor kehutanan, energi, dan transportasi.

"Suplai itu 'didrive' (didorong) dari kementerian. Untuk 'demand' itu 'didrive' misalnya dengan pajak karbon, allowance (kewajiban)," ujar Antonius.

Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang didirikan pada September 2024 menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.