Ini Alasan Kuasa Hukum Keberatan Ahmad Dhani Dipindah ke Rutan Medaeng

Liputan6.com, Jakarta Aldwin Rahardian, kuasa hukum Ahmad Dhani mengaku keberatan dengan keputusan pemindahan penahanan kliennya, di Rutan Klas I Surabaya, Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur. Ia mempertanyakan kepastian hukum atas Dhani.

"Tadi kami juga menandatangani berita acara penolakan atas pemindahan mas Dhani. Kami hanya mempertanyakan kepastian hukumnya itu saja," tutur Aldwin saat ditemui di Rutan Klas I Surabaya, Medaeng Sidoarjo, Kamis (7/2/2019).

Hal ini yang membuatnya semakin menduga adanya nuansa politis yang begitu kental pada kasus Ahmad Dhani. Pertama, keberadaan dua surat penetapan terkait keberadaan Ahmad Dhani. Kedua, jaksa tidak berhak menahan Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian di Surabaya.

"Sebetulnya buat apa mas Dhani ditahan. Toh ini masuk dalam pemeriksaan tingkat banding untuk perkara yang ada di Jakarta. Sementara di perkara di Surabaya Ahmad Dhani harusnya tidak ditahan. Saya berasumsi jaksa hanya meminjam Dhani untuk hadir dalam sidang setelah itu dikembalikan lagi ke Jakarta," katanya.

Di samping itu, kliennya sudah menjalani masa pengenalan lingkungan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Otomatis, saat dipindahkan ke Surabaya Dhani juga akan menjalani Mapenaling atau pembinaan perilaku sosial narapidana melalu program masa pengenalan lingkungan di lembaga pemasyarakatan.

"Bukan soal ditaruh di Medaeng. Tapi kepastian hukum. Di sana Mapenaling, di sini juga. Belum lagi bertumpuk-tumpuk, ini apa maksudnya. Mau menyiksa orang. Ini akan kita sampaikan protes ke DPR RI dan Komnas HAM terkait perlakuan itu," ucap pengacara Ahmad Dhani ini.

Dalam sidang perdana di PN Surabaya Jaksa Penuntut Umum, Rachmat Hari Basuki membacakan dakwaan dih adapan Ketua Majelis Hakim, R. Anton Widyopriyono. Dalam kasus ujaran kebencian, Ahmad Dhani dinilai melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE tahun 2016 tentang pencemaran nama baik.

Terdakwa didakwa dengan pasal 45 Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI NO. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang UU ITE.