Mojokerto Alami Status Siaga Darurat Kekeringan

Surabaya - Sebanyak 15 kabupaten sudah menyatakan status siaga darurat kekeringan di Jawa Timur hingga Jumat (26/7/2019).

Daerah alami kekeringan itu antara lain Magetan, Tulungagung, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Kabupatn Probolinggo dan Bondowoso.

Empat kabupaten lainnya Madura, baik di Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan sudah menyatakan siaga darurat kekeringan.

“Pemerintah setempat menyatakan siaga dan tanggap darurat kekeringan,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Suban Wahyudiono, seperti dikutip dari suarasurabaya.net, Jumat pekan ini.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur melayangkan surat ke Bupati dan Walikota di Jawa Timur (Jatim) untuk tanggap darurat seiring terjadinya kekeringan.

Hal tersebut disampaikan, Kepala BPBD Provinsi Jatim, Subhan Wahyudiono. Selain itu, menurut Subhan, pemerintah juga sudah memetakan daerah yang dilanda kekeringan ada 28 dan 25 di antaranya kering kritis. Sampai saat ini, beberapa daerah seperti kabupaten Magetan, Tulungagung, Probolinggo, Trenggalek dan Mojokerto sudah melaksanakan untuk darurat kekeringan.

"Untuk jangka menengah kita bikin sumur bor. Ada 199 desa yang tidak berpotensi mendapat air karena kalau di bor lagi nggak ada airnya. Sedangkan kalau diambil jaraknya juga jauh lebih 10 meter," kata Subhan dilansir dari suarasurabaya.net.

Subhan menuturkan, Pemprov Jawa Timur juga sudah melakukan droping air yang diambil dari PDAM setempat ke daerah Pacitan, Ponorogo dan Banyuwangi. "Selain itu, masyarakat harus hemat air dan bikin biopori. Kalau kita jaga alam, kita akan dijaga alam," ujarnya.

Musim kemarau mengakibatkan 14 kabupaten di Jawa Timur mulai mengalami kekeringan. Bahkan empat daerah di antaranya telah mendapatkan bantuan air bersih dari Pemerintah Provinsi Jatim.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Pola penanganan dampak bencana kekeringan di Jawa Timur dilakukan dengan sistem sinergi antara pemerintah di tingkat kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Selain itu masyarakat juga diharapkan ikut bergerak dalam penanggulangan krisis air.

"Kata kuncinya sebenarnya kekeringan ini bukan sesuatu yang terjadi tahun ini saja. Jadi kami sudah memiliki satu sistem di mana kabupaten kota diharapkan menganggarkan biaya untuk mengantisipasi kekeringan. Namun, pemerintah provinsi juga menganggarkan untuk mengantisipasi kekeringan," imbuh Wagub Dardak Emil.

Sinergi antar tingkatan pemerintah itu juga harus didukung dengan pola konsumsi air di masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain itu masyarakat juga harus ikut berusaha dalam proses penyediaan air bersih.

Sebab apabila seluruh penanggulangan dibebankan ke pemerintah maka anggaran yang disediakan tidak akan cukup. Pengorbanan dan kekompakan masyarakat yang terdampak krisis air akan lebih efektif dalam menanggulangi dampak dari kekeringan.