Komisi V DPR Jatim Soroti Pemindahan Ibu Kota

Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono menyoroti kekhawatiran dari investor atas rencana pemindahan ibu kota.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 06 Sep 2019, 18:30 WIB
Diterbitkan 06 Sep 2019, 18:30 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono menyoroti kekhawatiran dari investor atas rencana pemindahan ibu kota.

Hal ini karena pemindahan ibu kota membuat fokus pemerintah berkurang dalam mendorong perekonomian yang lebih baik. Menurut politikus Partai Gerindra ini menilai, ekonomi biaya tinggi menjadi sebab investor lebih memilih negara tetangga ketimbang Indonesia.

"Rencana pindah ibu kota bisa membuat investor khawatir karena fokus pemerintah akan teralihkan. Belum lagi banyak bencana juga menjadi pertimbangan investor karena kesiapan pemerintah untuk menghadapi bencana dan dampak penanggulangannya masih minim," tutur dia, Jumat (6/9/2019). 

Dia juga meminta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, untuk lebih tegas menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan melakukan inovasi kebijakan agar menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. 

"Menko Perekonomian seharusnya menjadi dirigen yang mengkoordinir iklim investasi di Indonesia. Infrastruktur yang dibangun harusnya dapat lebih menarik untuk mendatangkan investor supaya tidak sia-sia," ujar dia. 

Ini dengan ada anggaran penanganan bencana (Basarnas) dikurangi hingga 50 persen dalam tiga tahun terakhir termasuk pada 2020. Padahal Indonesia berada di wilayah rawan bencana (Ring Of Fire) dan di antara tiga lempeng tektonik dunia serta masifnya wilayah banjir dan longsor.

Investor yang akan berinvestasi menjadi ragu untuk bisa didukung keselamatan aset maupun sumber daya manusianya selama berinvestasi di Indonesia. Keseriusan pemerintah untuk memberikan nyaman investor telah gagal saat ini akibat kebijakan yang kontraproduktif untuk menumbuhkan ekonomi. 

Produk-produk kebijakan Kementerian Koordinator Perekonomian berupa 16 paket kebijakan ekonomi juga dinilai belum diterapkan dengan baik.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Kata Ekonom Unair soal Rencana Pemindahan Ibu Kota RI

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. (Liputan6.com/JohanTallo)

Sebelumnya, rencana Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dinilai akan memberikan sebuah kesempatan bagi Jawa Timur. Peluang tersebut khususnya di bidang ekonomi, yang selama ini Jawa Timur banyak mengirimkan komoditas ke berbagai daerah.

Jawa Timur juga mengirimkan komoditas ke Kalimantan Timur melalui Kantor Perwakilan Dagang, khususnya di Balikpapan. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ke daerah tersebut dalam jangka panjang akan sangat bagus bagi Jawa Timur.

Hubungan dagang antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur yang sudah terjalin dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Namun, mengingat pemindahan ibu kota membutuhkan proses yang panjang dan tidak begitu mudah. Dalam jangka pendek, dampak pemindahan ibu kota belum cepat dirasakan.

"Di samping itu juga terkait dengan tenaga kerja, akan banyak tenaga kerja Jawa Timur bekerja ke Kalimantan Timur, karena banyaknya aktivitas perekonomian di Kalimantan Timur," kata Ekonom  Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi, dihubungi Liputan6.com, ditulis Selasa, 3 September 2019.

 

Pertumbuhan Perekonomian

Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta lantaran Pulau Jawa dinilai sudah terlalu padat penduduk. (Liputan6.com/JohanTallo)

Rahma menambahkan, hal tersebut bagus untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur. Selanjutnya, Balikpapan terdapat pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Semayang dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang menjadi tujuan dagang kawasan timur Indonesia.

"Arus dagang Jawa Timur akan semakin tinggi, dan akan menambah volatilitas uang beredar di Surabaya," ungkap Rahma.

Dalam membangun sebuah ibu kota baru, diperlukan infrastruktur yang kuat. Sementara di Kalimantan Timur infrastrukturnya belum siap, yang mendukung industrialisasi atas barang-barang perdagangan di Kalimantan Timur.

"Ini sebenarnya peluang yang bisa ditangkap oleh Jawa Timur, mengingat pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) di sana dari perikanan, perhutanan, dan peternakan belum dikelola baik. Jadi, kita bisa supply tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industrialisasi di  Kalimantan Timur," ujar dia.

Upaya pemerintah RI untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar, pada tahap pembangunan ibu kota baru itu sangat bagus apabila memperhatikan perbaikan pusat-pusat ekonomi di Kalimantan Timur dengan memperkuat keterkaitan komoditas, salah satunya dengan  Jawa Timur. Oleh karena itu, akan ada multiplier effect pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, sehingga akan semakin bagus PDRB-nya.

"Asal Jawa Timur segera menangkap peluang tersebut, jangan sampai didahului provinsi-provinsi lain, misalnya Sulawesi Selatan, karena secara jarak Sulawesi Selatan mempunyai wilayah yang terdekat dengan Kalimantan Timur," tutur dia.

(Wiwin Fitriyani, mahasiswi Universitas Tarumanagara)

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya