Demokrat Buka Pendaftaran Cawali Surabaya Awal November

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Surabaya, Jawa Timur, akan membuka pendaftaran bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020 pada awal November 2019.

"Kami sedang mempersiapkan tim penjaringan dan segera membuka pendaftaran calon secara terbuka untuk internal dan eksternal," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari di Surabaya, Kamis (24/10/2019).

Dia menuturkan, persiapan menyambut Pilkada Surabaya 2020 menjadi salah satu prioritasnya setelah ditunjuk sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya pada 15 Oktober 2019 menggantikan Ratih Retnowati yang tersangkut masalah hukum berupa dana hibah Jasa Aspirasi Masyarakat (Jasmas) 2016.

"Kita akan bentuk tim untuk menangani hal itu, mulai dari perumusan kriteria calon, pendaftaran, penjaringan hingga pendaftaran," ujar dia.

Saat ditanya apakah dirinya juga akan mendaftar, anggota DPR RI daerah pemilihan Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) ini mengaku masih akan melihat peta politik yang ada di Surabaya menjelang Pilkada Surabaya 2020.

"Nanti kita lihat peta politik kota Surabaya seperti apa dulu," kata Lucy yang juga pernah menjadi calon wakil wali kota (Cawawali) Surabaya mendampingi calon wali kota (cawali) Surabaya Rasiyo pada Pilkada Surabaya 2015.

Mengenai baliho Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto yang beredar di sejumlah titik di Surabaya dan ditengarai juga maju sebagai cawali Surabaya, Lucy mengatakan tidak mempermasalahkannya.

"Iya kita tunggu hasil survei internal dan eksternal yang sedang berjalan ini. Kita akan mendukung yang terbaik," kata dia.

*** Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Surabaya 2020 antara pemkot dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya telah diteken oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Dengan begitu, NPHD ini selanjutnya diserahkan Wali Kota Risma melalui Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya, Eddy Christijanto kepada Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi dan Ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar untuk dilakukan penandatanganan.

Plt Kepala Bakesbangpol Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, berdasarkan pembahasan bersama, disepakati anggaran yang dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk Pilkada Surabaya 2020 Rp 84,637 miliar. Pada tahun anggaran 2019, KPU mengajukan kepada Pemkot Surabaya, untuk termin pertama Rp 1,396 miliar.

"Setelah ditandantangani NPHD ini, akan segera direalisasikan kepada rekeningnya KPU Kota Surabaya," kata Eddy di sela acara penandatanganan NPHD yang berlangsung di Kantor Bakesbangpol Surabaya, Senin malam, 7 Oktober 2019.

Sedangkan untuk Bawaslu Surabaya, Eddy menyebut, anggaran yang disepakati bersama Rp 27,918 miliar. Pada 2019, Bawaslu mengajukan anggaran pencairan (termin) pertama Rp 737,022 juta. Sementara sisanya, nanti akan direalisasikan pada anggaran tahun 2020 secara tiga tahap, baik itu KPU maupun Bawaslu.

"Dengan ditandatanganinya NPHD ini, Pemkot Surabaya siap menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020," ujar dia.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan, setelah dilakukan pembahasan dengan berbagai landasan hukum yang harus dipedomani bersama, maka kemudian disepakatilah angka Rp 84,6 miliar.

"Jadi total nilai keseluruhan anggaran Pilkada Surabaya 2020 Rp 84,6 miliar," kata Nur Syamsi.

Ia menuturkan, untuk anggaran 2019 tahap pertama, akan dicairkan Rp 1 miliar. Sementara sisanya, Rp 83,6 miliar akan dicairkan secara bertahap pada 2020. Menurut dia, anggaran Rp 84,6 miliar tersebut menggunakan skema ad hoc lama.

“Sebagaimana di Pileg (Pemilihan Umum Legislatif) dan Pilgub (Pemilihan Umum Gubernur) kemarin,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya memastikan, setelah dilakukan penandatanganan NPHD ini,  menandakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2020 bisa segera dimulai. Bahkan pada 26 Oktober 2019, pihaknya sudah mulai mensosialisasikan terkait syarat dukungan calon pasangan perseorangan.

"Ini adalah pemilihan Kepala Daerah untuk Kota Surabaya dan dari Warga Kota Surabaya," ujar dia.