1.490 Tim Gabungan TNI-Polri Amankan Pilkades 2019 di Kabupaten Pasuruan

Liputan6.com, Surabaya - Sekitar 1.490 personel yang berasal dari tim gabungan akan mengamankan pemilihan kepala desa di Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu, 24 November 2019.

Ribuan personel itu terdiri dari TNI, Polres, jajaran Polsek, Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari 14 polres yaitu Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Blitar Kota, Blitar, Kediri Kota, Kediri, Mojokerto, Jombang, Madiun Kota, Madiun, Tulungagung, Trenggalek dan Ponorogo. Tim gabungan tersebut untuk mengamankan pemilihan kepala desa di Pasuruan dengan kegiatan prempetif dan preventif.

"Dan BKO Brimob Polda Jatim 1 SSK 100 (seratus) Personel dengan bantuan penguatan personel TNI, Sat Pol PP, Linmas serta instansi terkait lainnya untuk mengamankan jalannya pemilihan kepala Desa serentak di wilayah hukum Polres Pasuruan," ujar Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat memimpin apel dan pergeseran pasukan pengamanan Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Pasuruan, Jumat, 22 November 2019.

Irsyad juga melihat proses pendewasaan demokrasi sedang berlangsung yang dimulai dari tahap transisi demokrasi, dengan belajar terhadap setiap prinsip-prinsip demokrasi.

"Dan melalui penguatan dan pematangan dasar - dasar dalam kehidupan berdemokrasi pada tahap pemantapan demokrasi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di tandai dengan akuntabilitas pemerintah," kata dia. 

Adapun apel dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait lainnya, sebelum di terjukan ke lapangan. 

"Dengan demikian diharapkan, semua perencanaan yang telah direncanakan berjalan dengan optimal, dalam rangka mensukseskan pengamanan Pilkades serentak pada Minggu 24 November di wilayah hukum Polres Pasuruan tahun 2019 yang diselenggarakan di 17 kecamatan yang seluruhnya terdapat 168 desa atau TPS," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Selain itu, lanjut Bupati, ada beberapa pesan yang disampaikan sebagai pedoman dan dilaksanakan seperti siapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi. Hal ini untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

"Sehingga dapat menampilkan jati diri Polri sebagai sosok penolong, sahabat, pelayan masyarakat, serta penegak hukum yang jujur benar, adil, transparan dan akuntabel," tutur dia. 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga memetakan setiap kerawanan pemilihan kepala desa dengan deteksi dini dan mengoptimalkan fungsi intelijen yang didukung Kamtibmas sehingga mengetahui fenomena dan dinamika yang berkembang di masyarakat. 

"Sehingga setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu jalannya pemilihan Kepala Desa, dapat diantisipasi sedini mungkin dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas," kata dia. 

Selanjutnya, perkokoh kerja sama yang harmonis dengan seluruh penyelenggara pemilihan kepala desa, baik dari unsur TNI dan segenap komponen masyarakat.

"Bagi segenap anggota Polri, jaga komitmen dan netralitas serta tidak terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dan lakukan penegakan hukum tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak manapun juga," ucapnya. 

Irsyad juga menekankan bagi para pengendali di lapangan berikan arahan dan petunjuk yang jelas kepada anggota sebelum bertugas, serta taat aturan dan standard operation procedur (SOP) yang berlaku untuk menghindari keraguan dan kesalahan prosedur dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Lakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat terhadap pelaksanaan pengamanan dan kinerja anggota, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan paham pelaksanaan tugas di lapangan," ujarnya.