6 Bakal Calon Bupati Kediri dari Gerindra Tak Ikut Uji Publik, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak enam bakal calon bupati Kediri, Jawa Timur yang mendaftarkan diri lewat Partai Gerindra batal melanjutkan tahapan uji publik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, sehingga hanya ada tiga bakal calon yang terus maju.

"Ini uji publik. Dari tiga calon hadir semua, ada Masykuri, Mujahid, Supadi. Tahapan demi tahapan dilewati, interview, fit and propert test, dan hari ini uji publik," kata Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kediri Arif Junaidi setelah uji publik di Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu, 25 Januari 2020.

Dalam uji publik ini memang hanya diikuti tiga bacabup. Padahal yang mengikuti fit and proper test ada sembilan orang. Mereka adalah Subani Surya Atmojo, Insaf Budi Wibowo, Sukma Sahadewa, M Ridwan, Masykuri, Mujahid, Rahmat Mahmudi, Tjetjep Mohammad Yasien, dan Supadi.

Namun, saat uji publik hanya tiga yang ikut, yakni Masykuri, Mujahid, dan Supadi. Sehingga terdapat enam bakal calon yang tidak melanjutkan dengan ikut uji publik itu, dilansir dari Antara.

Gerindra beralasan sudah memberikan ruang kepada bakal calon untuk melanjutkan atau tidak yang dibuktikan dengan surat kesanggupan. Semuanya diserahkan ke bakal calon apakah melanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.

Dalam uji publik itu juga sekalian dilakukan pemungutan suara. Kader bisa menyuarakan aspirasinya untuk memilih bakal calon yang dinilainya terbaik. Hasil itu juga sebagai bahan evaluasi dari partai untuk kemudian diakumulasi nilainya.

Seluruh hasil dari uji tersebut akan dikirim ke DPD Partai Gerindra Jatim lalu ke pusat, guna dimintakan rekomendasi bakal calon Bupati yang akan diusung Partai Gerindra Kabupaten Kediri di Pilkada 2020.

Ia mengatakan, uji publik ini juga sekaligus ajang perkenalan dengan seluruh pengurus baik tingkat ranting, anak cabang serta seluruh kader partai. Hal itu sebagai bekal agar seluruh kader mengetahui potensi setiap bakal calon Bupati yang akan diusung partai.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Ia juga menegaskan, Partai Gerindra Kabupaten Kediri mencari sosok calon Bupati. Diharapkan rekomendasi dari pusat bisa turun sebelum 15 Februari 2020, sehingga partai juga lebih siap untuk melakukan berbagai upaya dalam memenangkan calon.

Selain itu, lanjut dia, Partai Gerindra juga terus melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol yang akan diajak koalisi di pilkada. Partai ingin nantinya bisa koalisi dengan partai lain yang mempunyai minimal 10 kursi.

Saat ini, Partai Gerindra mempunyai lima kursi, sedangkan untuk mengusung calon di pilkada minimal memiliki 10 kursi.

"Kami harapkan rekomendasi sebelum 15 Februari 2020. Kami juga hormati, karena di KPU akan ada verifikasi independen, jadi kami berikan ruang bagi yang belum (lolos). Kami cari Bupati, masalah wakil kami serahkan koalisi," kata Arif.

Ia juga enggan menjawab potensi calon lain yang bisa lolos kendati tidak mendaftar menjadi bakal calon bupati di Partai Gerindra Kabupaten Kediri. Ia hanya menegaskan seluruh rekomendasi akan diserahkan ke DPP.

Sementara itu, seluruh bacabup Kediri menyampaikan seluruh visi misi mereka di hadapan seluruh kader partai.

Mujahid, misalnya, menyampaikan programnya yang ingin memajukan Kabupaten Kediri. begitu juga dengan Masykuri. Petahana Wakil Bupati Kediri ini juga punya program agar Kabupaten Kediri lebih baik lagi.

Begitu pula Supadi. Ia berambisi ingin mengangkat kesejahteraan para honorer salah satunya guru. Gaji yang mereka dapatkan sangat minim, sehingga kesejahteraan mereka juga harus diperhatikan.

Selain itu, Supadi juga ingin agar pelayanan, perizinan bisa lebih dipersingkat lagi. Jika bisa selesai satu hari, hal itu akan dilakukan. Bahkan, pelayanan jika bisa selesai dilakukan di tingkat kecamatan, diharapkan bisa tuntas di kecamatan.

"Pelayanan yang kurang maksimal, yang berbelit kami ingin lebih baik lagi," kata Supadi.

Dalam acara itu, selain dihadiri jajaran pengurus partai, juga ratusan kader hadir. Mereka mengikuti acara hingga selesai dan dialog langsung dengan calon bupati.