Nekat Mudik, Pemprov Jatim Imbau Pemudik Punya Kesadaran Isolasi Mandiri

Liputan6.com, Surabaya - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memastikan tidak ada larangan resmi bagi masyarakat yang ingin mudik Idul Fitri 2020 di tengah pandemi Covid-19. Meski begitu, pemudik yang pulang ke kampung halamannya harus menjalani isolasi mandiri.

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari," kata Fadjroel di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur merespons mengenai hal tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menuturkan, pemudik ini dinilai tidak sepenuhnya bisa mudik. Sebab ada syarat, pemudik akan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan wajib lapor ke pimpinan setempat yakni Ketua RT/RW hingga kepala desa dan lurah.

"Arah dari diskusi tadi pagi adalah bahwasanya mudik ini diimbau untuk tidak dilakukan, karena mobilitas orang-orang ini punya dampak dan risiko, namun demikian ini adalah sifatnya imbauan," ujarnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (2/4/2020). 

Emil mengatakan, apabila imbauan itu tidak diindahkan, pemprov tidak memberi sanksi kepada pemudik. Sebab, hingga saat ini belum ada larangan maupun aturan. 

"Pemudik tersebut harus mempunyai kesadaran diri dengan isolasi mandiri selama 14 hari pascaperjalanan dari luar daerah," ucapnya. 

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Emil menegaskan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa terus koordinasi dengan Bupati/Wali Kota se-Jatim. Pemerintah provinsi juga sedang menyiapkan tempat observasi mapun isolasi bagi para pemudik.

"Sehingga terjaga betul dan diharapkan bahwa dari kediaman masing - masing disediakan tempat diobservasi 14 hari selain di kediamannya," ujarnya. 

Emil juga mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan agar masing-masing kantor kecamatan yang sudah memiliki ruang pertemuan disiapkan sebagai ruang isolasi dan berkoordinasi dengan puskesmas. 

"Puskesmas di Jatim pasti ada dokternya. Kalau pusat puskesmas pembantu belum tentu. Kalau ada hunian yang bisa dipakai, itu bisa digunakan," ucapnya.