Pesan Pemprov Jatim untuk Warga Penerima BLT

Tahap pertama penyaluran BLT-DD sudah direalisasikan sejak sebelum Ramadhan lalu dan selanjutnya dicairkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) warga desa se-Jatim.

oleh Liputan6.com diperbarui 21 Jun 2020, 07:00 WIB
Diterbitkan 21 Jun 2020, 07:00 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Penyaluran BLT Dana Desa di Gresik, Jawa Timur (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh warga untuk kebutuhan dasar akibat terdampak COVID-19.

"Sebab, BLT-DD sebagai salah satu instrumen untuk menguatkan perekonomian warga desa yang terdampak COVID-19," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin di Surabaya, Sabtu, 20 Juni 2020.

Ia mengatakan tahap pertama penyaluran BLT-DD sudah direalisasikan sejak sebelum Ramadhan lalu dan selanjutnya dicairkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) warga desa se-Jatim, dilansir dari Antara.

Pihaknya bahkan telah menyerahkan BLT-DD bulan ke-2 kepada 110 KPM, warga Desa Gading, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, pada Jumat (19/6/2020).

Masing-masing KPM, kata dia, menerima BLT-DD sebesar Rp600 ribu plus bantuan paket kebutuhan pokok dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Yasin menjelaskan, alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebesar Rp7,570 triliun, lalu pagu maksimal untuk BLT-DD bisa mencapai Rp2,285 triliun untuk 1.265.845 keluarga miskin terdampak COVID-19 di 7.724 desa.

Selain BLT-DD, instrumen bantuan sosial lainnya yang diberikan pemerintah adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa sembako setiap bulan, PKH, Bansos Tunai (BST) Rp300 ribu yang diperpanjang sampai Desember 2020.

 

3 Alasan Kenapa Rabu Kemarin Rupiah Menguat
Ilustrasi dana BLT

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Gerakkan Ekonomi Desa

Ia juga menyampaikan, pemerintah desa diberikan kewenangan mengurus dan mengatur wilayahnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Kewenangan mengatur dan mengelola anggaran desa tak hanya untuk pembangunan, tapi juga untuk diinvestasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar terjadi perputaran uang di desa," katanya.

BUMDes, lanjut dia, dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan perekonomian warga sehingga kesejahteraan warga desa bisa semakin meningkat.

Di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur melakukan penebaran 100 ribu benih ikan di Embung Rowo Glandang Desa Gading, Kabupaten Bojonegoro.

Bantuan benih ikan diharapkan mendorong pemenuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian perdesaan melalui optimalisasi embung.

"Selama ini embung dimanfaatkan untuk kegiatan BUMDESA, bahkan setahun bisa menghasilkan Rp40 juta lebih dari hasil pemancingan. Pengembangan bisa dilakukan melalui fasilitas untuk warung, tempat wisata selfie, edukasi serta sarana lainnya," tutur Kepala DKP Jatim Gunawan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya