RAPBD Jawa Timur 2021 Rp 32,4 Triliun, Ini Tiga Alokasi Anggaran Terbesar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) Jawa Timur mengalokasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur pada 2021 mencapai Rp 32,4 triliun. Angka itu lebih rendah dari perubahan APBD Jatim 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 33,8 triliun.

Angka tersebut juga di bawah APBD 2020 sebesar Rp 35,1 triliun. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sejak awal 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia terkena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Timur mempertimbangkan dampak dan pemulihan dari pandemi COVID-19 untuk susun RAPBD 2021.

"Sehingga belanja daerah tahun anggaran 2021 juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan dampak serta pemulihan dari pandemi COVID-19, baik dari segi perekonomian, kesehatan serta penyediaan jaring pengaman sosial,” ujar Khofifah, seperti dikutip dari laman Kominfo Jatimprov, seperti ditulis Selasa, (17/11/2020).

Gubernur Jawa Timur Khofifah menambahkan, sesuai amanat peraturan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021, pembiayaan masih fokus pada penanganan dampak COVID-19.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan COVID-19.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Heru Tjahjono menuturkan, RAPBD Jawa Timur terbagi dua antara lain pendapatan Rp 30,74 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 32,4 triliun. “Sisanya nanti dari SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran),” ujar Heru.

Heru menuturkan, porsi anggaran terbesar di dinas pendidikan. Anggaran Dinas Pendidikan mencapai Rp 12,4 triliun.

"Itu ada beberapa kebutuhan untuk BPOPP (Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) terus pembangun sekolahan. BOS (bantuan operasional sekolah daerah) juga masuk. Kemudian ada pembenahan lagi sekolahan-sekolah, seperti sarana dan prasarana seperti di Madiun, Malang, dan beberapa daerah lainnya,” tutur dia.

Kemudian, anggaran terbanyak urutan kedua yaitu anggaran kesehatan yang mencapai Rp 4,5 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk Jatim Sehat, terutama penanganan COVID-19. Disusul pekerjaan umum dan penataan ruang yang dialokasikan sebesar Rp 3,6 triliun.

Anggaran itu dibagi untuk perbaikan fasilitas jalan dan jembatan, penanganan banjir di dinas pekerjaan umum dan sumber daya air, serta di dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan cipta karya untuk sistem penyediaan air minum termasuk penataan dan rehabilitasi bangunan milik negara.

Sementara dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dianggarkan Rp 87 miliar. Sekdaprov Jatim Heru mengatakan, anggaran UMKM ini sebenarnya besar. Namun, tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jadi tidak hanya di dinas saja. Tapi juga ada di dinas lain. Kalau dijumlah keseluruhannya lebih besar. Nanti kami masih akan rapat komisi lagi untuk mencocokkan. Karena seperti di perikanan ada UMKM, di Disperindag ada UMKM, trus di pertanian ada UMKM," kata dia.