Pesan Mensos Juliari Batubara Soal Bansos di Surabaya Sebelum Tertangkap KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19.

Juliari Batubara diangkat menjadi menteri sosial (mensos) di Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka pada Rabu, 23 Oktober 2019. Ia menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain Juliari, KPK juga sudah menetapkan lima orang tersangka terkait kasus bantuan sosial COVID-19. Juliari sudah menyerahkan diri ke KPK pada Minggu, 6 Desember 2020.

Pada 7 Oktober 2020, Mensos Juliari Batubara meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan dan bansos program sembako 2020 di Kantor Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur.

Bantuan itu didistribusikan kepada 1,7 juta KPM di Jawa Timur. Sedangkan Surabaya akan disalurkan kepada 114 ribu warga penerima bantuan. Bantuan itu didistribusikan oleh DNR Corporation.

Mensos Juliari Batubara pernah mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak akan disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, apalagi Pilkada Serentak 2020.

"Disalahgunakan saya kira enggak bisa, di sini jelas untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kalau disalahgunakan untuk yang lain saya kira sangat kecil kemungkinannya," ujar dia usai meluncurkan bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos program sembako 2020, di Kantor Kecamatan Gayungan, Surabaya, ditulis Minggu, (6/12/2020).

Mensos juga mengaku telah menegur sejumlah kepala daerah yang akan menunda penyaluran kepada warga yang berada di daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020.

Dia juga meminta para kepala daerah tak mempolitisasi penyaluran bansos tersebut, dan mengaitkannya pada pilkada.

"Iya itu kita sudah tegur beberapa (kepala) daerah, jadi tolong teman-teman kepala daerah ini jangan dipolitisasi," ujar dia, didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. 

Mensos Juliari mengatakan, penundaan penyaluran bansos karena daerah tersebut tengah menggelar pilkada,  adalah alasan yang tak relevan. 

"Saya dapat laporan ada juga yang berasnya sudah siap, transporternya sudah siap, tapi ada permintaan penundaan dengan alasan yang mungkin kurang relevan," kata dia. 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Mensos meminta agar kepala daerah segera menyalurkan bansos tersebut, sebab masyarakat yang membutuhkan telah menunggu datangnya bantuan. 

"Saya dalam kesempatan ini meminta dengan sangat teman-teman daerah yang berasnya sudah ada di daerah situ, sudah siap disalurkan, karena warga yang membutuhkan sudah menunggu, jadi tidak relevan lagi untuk menunda," kata dia.