Dana Gempa Belum Turun, Bupati Lumajang Lapor Jokowi

Liputan6.com, Lumajang - Bantuan yang dijanjikan pemerintah untuk korban gempa di Desa Kaliuling, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hingga saat ini belum turun. Untuk itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq melapor ke Presiden Joko Widodo.

Keluhan tersebut disampaikan Bupati Lumajang yang biasa disapa Cak Thoriq di sela ramah tamah pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10/2021).

"Saya laporkan bahwa bantuan bencana gempa enam bulan lalu yang terjadi di Desa Kaliuling, Kecamatan Pronojiwo, dan masyarakat lain belum terwujud," kata Cak Thoriq dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Kamis (21/10/2021), dilansir dari Antara.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang bergerak cepat melakukan pendataan korban dan melakukan verifikasi sebagaimana permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB).

"Proses administrasi dan pendukung juga sudah dilengkapi oleh Pemkab Lumajang dengan harapan bantuan rekonstruksi rumah korban gempa dari pemerintah pusat segera terealisasi," tuturnya.

Ia berharap laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo tersebut mempercepat realisasi bantuan dari pemerintah untuk warga korban gempa bumi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain realisasi bantuan rehabilitasi rumah akibat gempa, Bupati Lumajang juga menyampaikan program prioritas nasional di kabupaten setempat seperti pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Lumajang.

"Diharapkan dengan pembangunan jalan tol tersebut dapat mempermudah dan mempercepat akses perekonomian masyarakat Lumajang," katanya.

Cak Thoriq berharap laporan terkait program prioritas nasional ada percepatan seperti pembangunan Tol Probolinggo-Lumajang, kemudian program strategis untuk pariwisata Bromo-Tengger-Semeru yang wilayah Gunung Semerunya ada di Kabupaten Lumajang.

"Kami juga menyampaikan beberapa program perhutanan sosial, kemitraan dengan petani, sektor industri dan jasa yang diharapkan ada intervensi dari pemerintah pusat," ujarnya.