Legislator Kota Malang Minta Layanan Khusus Saat Positif Covid-19

Liputan6.com, Malang - DPRD Kota Malang menggelar rapat dengar pendapat dengan Pemkot Malang soal penanganan Covid-19 di kota tersebut. Sejumlah pertanyaan pun muncul dalam rapat yang digelar di gedung wakil rakyat pada Senin sore kemarin.

Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup hadir mewakili Pemkot Malang dalam rapat tersebut. Memaparkan situasi terkini Covid-19 di Malang kota dan penanganannya. Saat sesi tanya jawab, muncul keluhan dari anggota DPRD Kota Malang.

Legislator mengeluhkan buruknya pelayanan dan penanganan terhadap seorang kolega mereka saat dinyatakan positif Covid-19. Mereka berpendapat sebagai pejabat publik maka seharusnya ada perhatian khusus yang diberikan.

H Rokhmad, legislator dari fraksi PKS DPRD Kota Malang, mengatakan dari keterangan koleganya sesama wakil rakyat yakni Eko Hadi yang sempat positif Covid-19, penanganan dari tenaga kesehatan sangat minim.

“Mohon ada perhatian khusus soal teman kami yang positif Covid-19. Ini kok seperti tidak diperhatikan,” kata Rochmad yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang.

Hal senada dikatakan Imron, wakil rakyat dari Fraksi Damai Demokrat-PAN-Perindo DPRD Kota Malang. Menurutnya, seorang anggota legislatif seharusnya mendapat perhatian lebih. Sayangnya, penanganan dari tenaga kesehatan tak maksimal.

“Anggota dewan saat positif tak diperhatikan, apalagi rakyat. Ini kenapa, ada apa sebenarnya,” ujar Imron yang menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, merespons pertanyaan itu dengan membacakan isi percakapan WhatsApp antara dirinya dengan Eko, legislator yang memberi kabar bila positif Covid-19 pada 15 Januari 2022 lalu. Eko meminta dikirim vitamin.

“Sempat menginformasikan ke kami tim kesehatan belum hadir, tapi kemudian menghubungi lagi menyampakan bila sudah menerima vitamin. Jadi kami pasti merespons,” kata Husnul Muarif.

Mendengar jawaban itu, Imron, anggota DPRD Kota Malang mengatakan bisa jadi Dinas Kesehatan telah melayani koleganya. Namun dinilai belum memberikan pelayanan berkualitas terhadap publik.

“Mungkin kawan kami sudah dilayani, tapi pelayanannya dirasa masih kurang berkualitas dan kurang profesional,” kata Imron.

Usai rapat dengar pendapat tersebut, Husnul Muarif saat dikonfirmasi tak menyangkal ada pelayanan khusus kepada anggota dewan, tak sama seperti warga biasa. Sebab para legislator itu pejabat publik.

“Semua harus kita layani, mungkin ada kekhususan seperti respon lebih cepat karena mereka anggota dewan, pejabat publik. Tapi prinsipnya semua kami layani,” tutur Husnul Muarif.