Cegah Banjir Rob, Pemda Perlu Kolaborasi dan Sinkronisasi Program dengan Pusat hingga Desa

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kurniasih menyatakan, kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah (Pemda), terutama daerah yang berada di wilayah pesisir.

oleh Yusron Fahmi diperbarui 15 Mar 2023, 19:15 WIB
Diterbitkan 15 Mar 2023, 19:15 WIB
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kurniasih. (Istimewa)
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kurniasih. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kurniasih menyatakan, kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah (Pemda), terutama daerah yang berada di wilayah pesisir. Sebab, daerah tersebut  berpotensi cukup tinggi terhadap terjadinya banjir rob. 

"Adanya skenario kenaikan muka air laut karena pemanasan global ini dikhawatirkan akan memperbesar dampak banjir rob, bahkan akan semakin parah kondisinya karena adanya genangan air hujan atau banjir kiriman, hingga adanya banjir lokal akibat saluran drainase yang kurang terawat," ujarnya saat acara Lokakarya Penguatan Kolaborasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Banjir Rob di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Rabu, 15 Maret 2023.

Di beberapa daerah, kata Kurniasih, fenomena banjir rob juga disebabkan oleh penurunan tanah (land subsidence). Menurutnya faktor tersebut paling berbahaya karena sering tidak disadari oleh masyarakat.

Dia menjelaskan, penurunan tanah disebabkan karena pengambilan air tanah yang berlebihan, sehingga mempengaruhi struktur lapisan tanah dan mempercepat penurunan tanah.

"Hal itu sesuai dengan hasil riset yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait banjir rob yang melanda Pantura Jawa. Penurunan tanah di sana mencapai 11 sentimeter per tahun," tambah Kurniasih

 

Perlu Kolaborasi Pusat hingga Desa

Kurniasih mengingatkan seluruh Pemda yang hadir untuk terus kolaborasi dan sinkronisasi program penanganan banjir rob lintas stakeholder dari tingkat pusat hingga pemerintahan desa.

Dia juga berharap, kebijakan penanganan banjir rob dapat menjadi agenda program prioritas nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Kolaborasi seluruh pihak menjadi syarat utama bagi keberhasilan penanganan banjir rob, sehingga harus terus diupayakan sehingga masing-masing dapat mengerti kontribusinya," pungkas Kurniasih.

Infografis Banjir Rob dan Jebolnya Tanggul Laut di Semarang. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Banjir Rob dan Jebolnya Tanggul Laut di Semarang. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya