Dua Bulan Jelang Tahapan Pilkada Serentak 2024, Anggaran KPU Banyuwangi Belum Jelas

Liputan6.com, Banyuwangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi belum menerima kepastian kapan dana hibah dikucurkan untuk perhelatan pilkada serentak 2024. Padahal tahapan Pilkada akan dimulai dua bulan lagi.

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Angraeni Rachman menyatakan, pihaknya saat ini justru diminta pemerintah Banyuwangi untuk merasionalisasi kembali dari anggaran yang sudah diajukan sebelumnya. Kata dia, KPU pada saat awal mengajukan anggaran sebesar Rp 113 miliar untuk Pilakada 2024.

“Namun tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Banyuwangi meminta jumlah tersebut untuk dikurangi lagi,” ujarnya, Kamis 7 September 2023.

Menurut Dwi, salah satu alasan Pemkab Banyuwangi meminta KPU melakukan rasionalisasi dikarenakan banyak pengeluaran anggaran terutama untuk honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).  

Dan setelah dirasionalisasi anggaran yang akan diajukan KPU ke pemerintah Banyuwangi sebesar Rp 90 miliar

“Saya pikir sudah selesai karena sudah mau dibuatkan BA sama Kesbangpol ternyata masih disuruh menghitung kembali kira-kira apa yang bisa dikurangi. Kemungkinan alat pelindung diri (APD) karena kita sudah tidak Covid-19 lagi,” paparnya.

“Jadi kita masih belum fix. Kalau di kabupaten/kota lain sudah fix. Banyuwangi masih stagnan belum ada proses berapa anggaran yang disetujui,” tambahnya.

Dwi Angraeni Rachman menambahkan, untuk anggaran yang dipangkas yaitu anggaran untuk pengadaan APD. Alokasi anggaran APD tersebut dinilai paling rasional untuk dikurangi karena status darurat Covid-19 sudah dicabut oleh pemerintah pusat.

“Jika mengacu pada aturan yang ada di KPU dalam proses pembuatan rencana anggaran belanja (RAB) Pilkada tetap harus menganggarkan APD,”paparnya.

Akan tetapi kata Dwi, pengajuan anggaran awal tidak disetujui, maka yang paling logis dikurangi adalah anggaran untuk APD. Sementara itu, dari anggaran yang diajukan tersebut anggaran paling banyak  adalah untuk honor tenaga Ad Hoc, urutan kedua yaitu anggaran untuk logistic pelaksanaan Pilkada.

“Kami berharap anggaran Pilkada yang diajukan segera disetujui TAPD Pemkab Banyuwangi, agar proses penhyerahan dana hibah iu bisa segera dilakukan,” pungkasnya.